Kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih abu-abu. Hingga kini proyek itu masih bermasalah dengan pembebasan lahan sehinga pendanaan dari China belum cair.

Teranyar konsorsium BUMN Indonesia dan China, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) justru meminta pemerintah mengambil alih proyek itu jika dinyatakan gagal.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, belum ada perubahan skema pembiayaan proyek KA Cepat. Proyek itu murni dibiayai oleh swasta bukan pemerintah yang berasal dari APBN.

"Tidak ada keterlibatan pemerintah dari sisi financing," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Hingga saat ini, China Development Bank (CDB) enggan mencairkan dana untuk pembiayaan pembangunan mega proyek senilai 5,1 miliar dollar AS itu atau Rp 67,8 triliun itu.

Hal itu menyusul belum rampungnya seluruh proses pembebasan lahan proyek Kereta Cepat yang membentang dari Halim Perdanakusuma Jakarta ke Tegalluar Bandung sepanjang 142 kilometer (km).

Mandeknya proyek ini mengindikasikan adanya persoalan serius. Padahal peletakan batu pertama proyek kerja sama BUMN Indonesia dan China sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2015 lalu.