Masyarakat sangat mengeluhkan kenaikan tarif listrik (TDL) pasca dicabutnya subsidi listrik untuk golongan 900 VA. Akibatnya, kenaikan tarif ini mendapat sorotan karena jelas-jelas memberatkan masyarakat. Mereka yang tak kuasa berbuat apa-apa terpaksa tepuk jidat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah miskin akan semakin miskin.

Dalam perkara ini garda depan konsumen bukannya melakukan protes—sebagai lembaga yang berfokus pada advokasi konsumen—Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) justru memanfaatkan kenaikan ini untuk menyerang para perokok. “Peran kenaikan tarif listrik terhadap pembentukan kemiskinan masih jauh lebih kecil ketimbang rokok,” ujar Tulus Abadi ketua YLKI.
Logika macam apa yang dipakai YLKI, pernyataan Tulus bukan hanya melecehkan eksistesi para perokok tapi juga nasib masyarakat yang merasakan dampak kenaikan TDL.

Rokok melulu dinilai YLKI sebagai biang keladi kemiskinan di negeri ini, sedangkan naiknya TDL dianggap hanya serpihan kecil. Padahal listrik jelas-jelas bagian dari kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Sedangkan rokok hanya kebutuhan bagi para perokok saja.
Semakin tinggi kebutuhan rumah tangga menunjukkan biaya pengeluaran dalam satu rumah tangga akan semakin bertambah. Belum lagi beban itu diperparah dengan penghasilan dalam satu keluarga tanpa ada kenaikan, tentu saja kenaikan ini akan mengurangi atau memangkas kebutuhan lainnya.
Mari kita hitung, misalkan pelanggan listrik dengan 900 – 1300 VA yang biasanya membayar tagihan perbulan rata-rata Rp150.000 – Rp300.000, dengan kenaikan yang mencapai dua kali lipat ini maka pelanggan akan membayar tagihan antara Rp300.000 – Rp600.000. Wajar jika masyarakat kembali menjerit atas kenaikan ini.

Memang serba susah menjadi konsumen PLN di negeri ini. Selain pelayanannya masih buruk dan belum bisa memuaskan masyarakat, pemadaman listrik bergilir hingga tarifnya yang terus merangkak naik menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, karena listrik sudah menjadi kebutuhan utama di masyarakat. Mengingat keberadaannya yang begitu penting, maka apapun kondisi atau sesuatu yang timbul dari listrik akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat, termasuk tarifnya yang akan memberikan multiplier effect yang begitu besar bagi semua sektor kehidupan.

Dari tahun ke-tahun, PLN sebagai satu-satunya perusahaan yang mengelola listrik di negara ini belum menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama dalam hal pelayanan yang berpihak, sementara pemerintah malah mencabut subsidi listrik dengan dalih untuk menghemat kas negara.
Pertanyaan mendasarnya, bagaimana bisa rokok yang hanya dikonsumsi oleh para perokok dikatakan faktor kemiskinan lebih tinggi dibandingkan listrik yang dikonsumsi semua kalangan?. Dalam konteks ini, YLKI telah gagal hadir sebagai lembaga yang kredibel dalam mengadvokasi konsumen.

Lebih jauh lagi, sejak lembaga ini menerima dana dari Bloomberg Initiative , YLKI lebih banyak porsinya berkoar-koar untuk mengambinghitamkan para konsumen rokok. Konsumen rokok selalu dicap buruk oleh YLKI, meski rokok adalah barang legal yang dilindungi undang-undang dan perokok adalah salah satu konsumen yang tertib pajak.

Patut ditertawakan melihat apa yang dilakukan YLKI terhadap konsumen rokok, termasuk yang dinyatakan oleh Tulus Abadi di atas. Cacat logika sekali. Jauh dari prinsip keberpihakan. Terlebih ini menyandingkannya dengan persoalan kenaikan TDL.

Entah kenapa YLKI sepertinya tutup mata terhadap fakta pemasukan negara dari cukai rokok yang terbilang tinggi, mencapai 135,6 triliun per tahun, itu artinya pemasukan dari cukai rokok lebih dari 16 kali lipat dibanding pemasukan negara dari Freeport. Ini secuil gambaran umumnya saja.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati juga mencatat, kegagalan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok yang mengakibatkan kelompok masyarakat rentan miskin bisa dengan mudah terperosok ke kategori miskin. Dan listrik, sudah menjadi kebutuhan pokok mayoritas masyarakat negeri ini.

Sudah seharusnya YLKI mengisyafi kekonyolannya, terutama berbenah dalam mengembalikan visinya sebagai lembaga yang kredibel dalam mengadvokasi konsumen. Jika perkara ini saja YLKI tidak berani lantang menyatakan protes atas kenaikan TDL, tidaklah keliru jika saya mengatakan YLKI tak ubahnya lembaga ecek-ecek , lembaga yang sebatas melayani kepentingan pihak yang membiayai.
Satu hal yang paling penting, kemiskinan tidak bisa serta merta dipandang dari satu sisi pada pola konsumsi masyarakat saja. Banyak elemen lain yang perlu dilihat lebih dalam. Listrik adalah salah satu elemen penting dalam kebutuhan masyarakat, ketika tarif listrik membuat resah, jangan harap kemiskinan akan dapat diatasi.

http://komunitaskretek.or.id/opini/2...ggak-berkutik/