Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi menyayangkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang meminta Presiden Joko Widodo bersikap atas Pansus Hak Angket KPK. Mendorong presiden melakukan intervensi sama saja dengan menghadap-hadapkan Presiden dengan DPR.


'Itu sama (dengan) ingin merusak hubungan antara eksekutif dan legislatif. Itu tidak bagus dan lama kelamaan akan menghancurkan kekhasan sistem presidensial multipartai ala Indonesia,' ujar Taufiqulhadi di Gedung DPD, Jakarta Pusat, Senin, 12 Juni 2017.


Taufiqulhadi menyebut, sistem presidensial multipartai sebenarnya mudah retak lantaran relasi antara parlemen dengan presiden tidak selalu mulus. Berbeda dengan Indonesia.


'Di Indonesia selalu dapat diatasi jika ada ketegangan antara legislatif dan eksekutif. Tapi jangan selalu kita dorong presiden berhadapan dengan legislatif,' ketus dia.


Taufiqulhadi meminta KPK menghadapi permasalahannya dengan lugas. Komisi tak perlu khawatir bila tidak ada persoalan. 'Proses angket ini berlangsung transparan di depan mata publik luas.'


Sebelumnya, Agus Rahardjo berharap Presiden Jokowi menolak hak angket KPK dan meminta agar presiden mengambil sikap dalam kisruh hak angket KPK. Agus mengakui bahwa saat ini DPR sudah bersikap untuk melanjutkan hak angket.


'KPK kan enggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamati lah. Mudah-mudahan Presiden (segera) mengambil sikap,' kata Agus di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 10 Juni 2017.


(Baca juga: [URL="http://http://news.metrotvnews.com/politik/wkBAXagb-kpk-menanti-sikap-pemerintah-soal-hak-angket"]KPK Menanti Sikap Pemerintah Soal Hak Angket[/URL])

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/JK...tif-legislatif

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pasal 201 UU MD3 Dipangkas Demi Hak Angket

- Sekjen DPR Diminta tak Membiayai Pansus Angket KPK

- Jawaban Jubir KPK soal Tudingan Menyerang Pansus Hak Angket