Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kebijakan full day school yang diwacanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy harus dibicarakan bersama. Keputusan itu tak bisa diputuskan oleh pejabat setingkat menteri saja.


'Memang banyak pertimbangan, tapi ini kan menyangkut 50 juta anak, jadi tentu nanti Presiden (Joko Widodo) yang mengundang (untuk) rapat terbatas memutuskan, saya kira,' kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 13 Juni 2017.


Menurut dia, kebijakan ini cukup sensitif untuk diputuskan oleh menteri. Pasalnya, nasib 50 juta anak Indonesia yang ada di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, dipertaruhkan.


Kalla mencontohkan, ada banyak yang harus dipikirkan, seperti sistem pelaksanaan full day school tersebut. Selain itu, Dia memberi gambaran sederhana mengenai ketersediaan logistik makanan yang akan dikonsumsi siswa selama sekolah.


Baca: Sekolah Lima Hari Berpotensi Berangus Madrasah Diniyah dan TPQ


Kebijakan ini bisa diterima dan diaplikasikan di kota besar. Tapi, sekolah yang ada di desa belum tentu bisa langsung menerima kebijakan ini.


'Kalau (sekolah) di desa, siapa bikin dapur di sekolah? Ada enggak ruang makannya? Itu yang paling sederhana,' kata dia.


Baca: Tak Semua Sekolah Siap dengan Masuk Lima Hari


Pria asal Makassar ini menegaskan, kebijakan ini akan dievaluasi kembali. Pasalnya, kebijakan ini akan berimbas kepada banyak hal jika tetap diterapkan. 'Ada yang mungkin ada yang tidak. Jadi tidak bisa dilakukan secara umum dulu, nanti bertahap-tahap,' tegas Kalla.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...tuskan-menteri

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kemenag Cari Solusi Hadapi Sekolah 5 Hari

- Mendikbud: Pelajar tidak Terus-terusan di Kelas

- Terapkan PPDB Online, Disdik Sumut Khawatir Pemadaman Listrik