KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Belakangan ini semakin marak pihak-pihak yang merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi dari rezim pemerintahan saat ini. Mereka pun mendesak segala bentuk kriminalisasi itu segera dihentikan.

Lantas, apakah ada yang salah dengan peta perpolitikan saat ini sehingga muncul fenomena seperti itu?

Menyikapi itu, pengamat politik Emrus Sihombing mencoba memandangnya dengan menggunakan sudut pandang akademisi. Dia menyebut fenomena itu sebagai political victims yang artinya memposisikan dirinya sebagai korban politik.

Menurut Emrus, politik adalah soal persepsi yang bermuara untuk menarik simpati publik.

“Karena memang terkadang politisi maupun kelompok tersebut mencari simpati tersebut dengan memosisikan dirinya sebagai korban,” kata Emrus saat dihubungi Kriminalitas.com, Senin (12/6/2017).

Menurutnya, dalam suatu pemerintahan adalah hal wajar adanya kritik atau pandangan semacam itu. Untuk itu, lanjutnya, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana cara mereka menyikapi hal tersebut.

“Tentu pemerintah harus mengelolanya berdasar Undang-Undang yang berlaku. Jadi, mereka bisa mengeluarkan kebijakan atau mengabaikannya karena mengabaikan itu kebijakan juga,” ucapnya.

“Dan itu semua tergantung dari perhitungan politik. Pasalnya, prinsip politik itu kan bagaimana dia bisa berkuasa dengan menarik simpati masyarakat,” tutup pengamat dari Universitas Pelita Harapan tersebut.