VIVA.co.id – Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah melalui Konvensi Anti Korupsi Jilid II Tahun 2017, melahirkan empat rekomendasi terkait permasalahan nasional di Tanah Air.

"Pertama yakni, menolak hak angket DPR terhadap KPK, dan kedua, mendorong Presiden Jokowi membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) perkara Novel Baswedan," kata Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi, Virgo Sulianto Gohardi di PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Minggu 11 Juni 2017.

Selain itu, peserta konvensi Madrasah Antikorupsi Muhammadiyah juga menolak Hak Angket DPR merekomendasikan untuk mendorong KPK mengungkap dan menuntaskan perkara-perkara korupsi besar, antara lain, BLBI, RS Sumber Waras, e-KTP dan Reklamasi. Juga meminta KPK menindaklanjuti laporan PP Pemuda Muhammadiyah soal uang Rp100 Juta dari istri Alm. Siyono.

Virgo menuturkan, bahwa integritas dan produktivitas kaum muda untuk keadilan sosial, menjadi tema pilihan yang diusung tahun ini. Tujuannya agar Madrasah Anti Korupsi tetap konsisten pada gerakan berjamaah lawan korupsi.
Menurut Virgo, membangun gerakan kebudayaan, serta menguatkan nilai-nilai antikorupsi yang dimulai dari diri sendiri, akan lahirkan generasi muda dengan integritas yang kuat. "Integritas kuat inilah yang akan melahirkan produktivitas untuk pembangunan bangsa yang berkeadilan untuk seluruh warga negara," ujarnya.

Untuk diketahui, bahwa agenda ini rutin diadakan Pemuda Muhammadiyah, satu tahun sekali. Selama ini Muhammadiyah konsen pada isu dakwah amar makruf lewat nilai agama Islam. Baru pada tahun 2014 lewat visi-misi ketua umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, isu anti korupsi ini menjadi primadona.

Madrasah ini diikuti perwakilan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia dan Kepala Madrasah Anti Korupsi se-Indonesia, serta Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah di tingkat provinsi. (mus)

SUMBER

yang muda memang berani tampil beda