RILIS.ID, Jakarta— Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencibir manuver KPK yang mendesak Presiden Joko Widodo bersikap atas keputusan DPR RI melakukan penyelidikan terhadap komisi antirasuah tersebut.

"Mendorong Presiden untuk intervensi, itu sikap tidak bertanggung jawab. Itu sama ingin merusak hubungan antara eksekutif dan legislatif," ujar Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Teuku Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senin (12/6/2017).

Desakan KPK tersebut, menurut politisi NasDem ini, lambat laun pun bakal merusak sistem presidensial dan multipartai yang diadopsi Indonesia.

Padahal, lanjutnya mengutip pernyataan seorang pengamat yang tidak didetailkan identitasnya, bahwa sistem presidensial multipartai mudah retak karena relasi Presiden dan legislatif tak harmonis. Tetapi, hanya di Indonesia keduanya bisa berjalan beriringan.

"Di Indonesia selalu dapat diatasi, jika ada ketegangan antara legislatif dan eksekutif. Tapi jgn selalu kita dorong presiden berhadapan dengan legislatif," jelasnya Taufiq.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, sepatutnya Agus Rahardjo cs menghadapi saja sikap Parlemen melalui pansus dengan lugas.

"Jangan khawatir, jika tidak ada persoalan, DPR tidak mungkin membawa dan membuat buat persoalan, karena ini, proses angket ini, berlangsung transparan di depan mata publik luas," tandas eks aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

sumber : http://rilis.id/waduh-dpr-tuding-kpk...ung-jawab.html