Bagaimanakah sebenarnya proses lahirnya Pancasila sebagai satu2nya asas kebangsaan negara Indonesia? Banyak catatan sejarah berseliweran yang diterangkan oleh berbagai saksi kredibel. Salah satunya adalah keterangan sejarah yang tertuang dalam catatan ini.

source :
http://www.republika.co.id/berita/ju...asas-pancasila


Oleh : Lukman Hakiem*

Ketika lahir gagasan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan,tidak ada persoalan lagi. Memang ada perdebatan, tetapi itu cuma soal ketegasan di mana tempat Islam jika Pancasila menjadi satu-satunya asas.

Sesudah semuanya jelas, tidak ada masalah sama sekali. Semua organisasi kemasyarakatan Islam menerimanya.
Yang mempermasalahkan justru organisasi Kristen dan Katolik.Mereka menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas pada hari terakhir.



Dan harus dicatat, bukan Dewan Gereja Indonesia (DGI), dan Majelis Waligereja Indonesia (MAWI) yang menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, melainkan organisasi baru yang mereka susun, yaitu Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Ini supaya Mahkamah Agung dan semua orang tahu.

Sampai sekarang DGI dan MAWI tidak pernah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Yang menerima adalah PGI dan KWI.

Kita bisa mengerti karena DGI sesungguhnya adalah cabang dari organisasi yang berpusat di Jenewa. Sedang MAWI adalah perpanjangan Paus di Vatikan. Itulah sebabnya mereka tidak mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas.


Perubahan DGI dan MAWI menjadi PGI dan KWI bukanlah sekadar perubahan nama. Itu lebih dari sekadar perubahan nama. DGI dan MAWI itu masih ada. Dan mereka menolak Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dengan demikian jelas sekali, sesungguhnya yang paling Pancasilais di negeri ini adalah umat Islam.

Demikianlah catatan mengenai pergumulan asas Pancasila di Indonesia. Data ini bersumber pada tulisan Letnan Jenderal (Purn) H Alamsjah Ratu Perwiranegara,"Strategi Perjuangan Umat Islam di Bidang Hukum", dalam buku Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta, PP IKAHA, 1415/1994, halaman 349-350].



Demikianlah khasanah pengetahuan kebangsaan Indonesia. Semoga kita bisa membaca fakta-fakta yg terkubur demi kemaslahatan kita bersama.