KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Komisioner Komnas HAM mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).

Pertemuan itu membahas tentang dugaan kriminalisasi ulama yang tengah ditangani Komnas HAM.

Salah satu Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menyebut pihaknya mendapat jawaban yang cukup progresif dari jajaran Kemenkopolhukam dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut.

“Mereka akan melakukan pertemuan internal di jajaran Kemenkopolhukam kemudian disampaikan kepada Menkopolhukam dan diteruskan ke Presiden hingga ujungnya ada di tangan Presiden,” papar Pigai usai pertemuan.

Pigai berharap Presiden Joko Widodo mengambil langkah penyelesaian secara komprehensif untuk menutup kegaduhan nasional.

Dia pun meminta Jokowi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus yang diduga ada kriminalisasi terhadap para ulama.

“Presiden harus mengambil alih untuk memutus mata rantai seluruh kegaduhan nasional ini. Nawacita itu akan terganggu kalau kegaduhan itu tetap terus menerus dibiarkan,” ungkapnya.

Pengaduan ini dilayangkan Komnas HAM atas laporan dari Alumni 212 dan HTI yang merasa dikriminalisasi dan diambil kebebasannya untuk berorganisasi.


katanya ndak boleh intervensi
wuahahhaha