Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mencabut nama Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin dari daftar dewan pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Din Syamsuddin akhirnya diganti oleh Said Aqil Siradj.

Pencabutan ini dilakukan sebelum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31/M/2017 tentang pengangkatan pengarah dan kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila diterbitkan.

Pencabutan nama Din Syamsuddin dibenarkan Ketua UKP-PIP, Yudi Latief. Yudi mengatakan, Din Syamsuddin sengaja dicopot dari daftar dewan pengarah UKP-PIP karena akan mendapat tugas lain dari Kepala Negara.

"Pak Din akan diberi tugas lain oleh Presiden. Karena selain ada unit Presiden (UKP-PIP), rencananya juga akan dibentuk lembaga lain kayak Dewan Kerukunan Nasional," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/6).

Jika Din Syamsuddin masuk dalam struktur UKP-PIP, maka akan terjadi penumpukan tokoh Islam dari organisasi Muhammadiyah. Sebab selain Din Syamsuddin, Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif juga masuk dalam daftar dewan pengarah UKP-PIP.

"Jadi tokoh agama lain mungkin supaya tidak overlapping. Sebagian di unit ini, sebagian di rencana-rencana yang lain," terangnya.

Ketika ditanya apakah Din Syamsuddin akan dimasukkan dalam struktur Dewan Kerukunan Nasional, Yudi mengaku belum tahu.

"Belum ada penjelasan, tapi konon ada ini tersendiri lah, tugas tersendiri," tutupnya.

Berdasarkan susunan acara pelantikan pengarah dan kepala UKP-PIP yang diterima merdeka.com, Selasa (5/6), sembilan nama calon pengarah UKP-PIP adalah Megawati Soekarnoputri, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Muhammad Mahfud MD, Syafi'i Ma'arif, Ma'ruf Amin, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, Andreas Anangguru Yewangoe, Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Sudhamek dan Kepala UKP-PIP adalah Yudi Latief. Namun saat pelantikan di Istana Negara pagi tadi, posisi Muhammad Sirajuddin Syamsuddin diisi oleh Said Aqil Siradj.