Koran Sulindo-Beban kerja Presiden Republik Indonesia akan bertambah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pemilihan rektor atau pemimpin perguruan tinggi atau universitas di Indonesia nanti dipilih oleh presiden. Namun, pengajuan nama-nama rektor lebih dulu melalui mekanisme di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. “Saya kira putusan terakhirnya harus dari Bapak Presiden. Pertimbangannya supaya utuh saja. Nanti ada forum konsultasi antara Menristek Dikti dan presiden untuk memutuskan siapa menjadi rektor,” tutur Tjahjo setelah memimpin upacara peringatan Hari Pancasila di kantornya, Jakarta, Kamis (1/6).

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga menandatangani nota kesepahaman kerja sama penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, dan revolusi mental dengan 63 rektor dari perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers Indonesia. Dijelaskan Tjahjo, pemerintah ingin setiap elemen dalam bangsa bisa memiliki pandangan selaras tentang negara Pancasila. Dengan keputusan akhir di tangan presiden dalam pemilihan rektor diharapkan, setiap elemen bangsa bisa bersama-sama dan bahu membahu mewujudkan nawacita pembangunan. “Intinya itu kerja sama untuk mem-booming-kan Pancasila dan bela negara dan bagian revolusi mental. Pemahaman NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam bekerja dan organisasi,” tutur Tjahjo.

Ia mengakui, usulan presiden dilibatkan langsung dalam pelantikan dan pemilihan rektor perguruan tinggi karena pemerintah melihat ada gerakan-gerakan yang dinilai sudah tidak sejalan dengan nilai Pancasila dan salah satunya berasal atau lahir dari perguruan tinggi. “Kekhawatiran salah satunya memang gerakan aktualisasi di kampus ini memang harus kita cermati. Ini proses penyeragaman. Jadi, saya kira, ya, harus Bapak Presiden,” katanya.

Nantinya, tambahnya, mekanisme pemilihan dan pelantikan rektor perguruan tinggi seperti mekanisme yang digunakan dalam pelantikan gubernur. “Ke depan nanti rektor bisa dilantik presiden juga di istana. Arahnya, Pak Menristek Dikti juga jangan dibedakan antara negeri dan swasta. Dan mekanisme bakunya sudah ada sama dengan gubernur, bupati. Samalah regulasinya,” tutur Tjahjo.

Menurut Tjahjo, ada satu kasus, seorang calon rektor diketahui merupakan pendukung dan penganut paham ISIS, yang baru diketahui saat calon rektor tersebut hendak dilantik. Informasi tersebut diketahui dari Menteri Ristek Dikti yang disampaikan kepada Presiden. “Ada seorang dekan yang sudah mau jadi pimpinan perguruan tinggi pada saat mau pelantikan baru ketahuan bahwa dia adalah penganut ISIS. Itu yang disampaikan oleh Menristekdikti pada saat itu,” katanya. Namun, ia tak mau menyebutkan nama calon rektor tersebut dan dari perguruan tinggi mana. ‎”Tanya Pak Menristekdikti, ya. Tadi hanya sebagai contoh. Itu saat mau disahkan oleh Menristek baru ketahuan dia ISIS.”

Terkait hal itu, filsuf yang mengajar di Jurusan Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Rocky Gerung, berkomentar lewat akun Twitter-nya. “Keren. Sekalian kepala PAUD,” tulis. PAUD adalah singkatan dari pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, Rocky juga menulis, “Supaya arwah gak jadi radikal, kepala dinas pemakaman harus diangkat presiden. Konsekwensinya ya begicuuu.”

Di Twitter memang banyak yang menaggapi wacana tersebut. Bahkan, ada yang mengatakan, bila rektor dipilih presiden, itu melebihi Presiden Soeharto. [RAF]