Jakarta, GATRAnews - DPRD DKI Jakarta enggak mau disalahkan atas opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2016. Prestasi buruk itu sepenuhnya hasil kerja pihak eksekutif.

"Semua (salah eksekutif), legislatif enggak ada urusan dengan keuangan. Kami itu hanya menganggarkan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di Gedung DPRD Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/5). Sejak tahun 2013, Pemprov DKI Jakarta meraih opini WDP dari BPK RI. Politisi PKS ini menyebut Pemprov DKI selama ini tidak pernah menindaklanjuti rekomendasi serta temuan BPK. Opini WDP, sambung Triwisaksana, sangat mengecewakan. Pemprov DKI juga dituding asal-asalan dan tidak serius menindaklanjuti  rekomendasi dan temuan BPK. "Ini buktikan bahwa tidak ada keseriusan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Jadi kalau ada satu kata mewakilli kondisi ini yaitu mengecewakan," pungkasnya. Seperti diberitakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 meraih opini WDP. BPK menilai pengelolaan aset, piutang pajak dan piutang lainnya masih amburadul. Selain itu, BPK menemukan sejumlah temuan terkait pengadaan barang dan jasa yang berpotensi merugikan keuangan negara atau cacat prosedur.

Reporter: Abdul RozakEditor: Arief Prasetyo

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jabod...alah-eksekutif

---


- Jakarta Dapat WDP, Ini Temuan BPK