Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hari ini menandatangani kesepakatan bersama tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas kedua Kementerian/Lembaga tersebut. 

Hal ini sejalan dengan rencana penerapan kebijakan 100% pembayaran non tunai di seluruh gerbang tol di Indonesia pada Oktober mendatang. 

Penandatanganan dilaksanakan langsung oleh Gubernur BI, Agus Martowardojo dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, serta dihadiri oleh para Direktur Utama BUMN Perbankan dan juga Badan Usaha Jalan Tol.

Secara khusus, penerapan transaksi non tunai 100% di jalan tol menjadi perhatian dalam perjanjian kesepakatan ini, sebagai perwujudan mendorong GNNT serta pemberian masukan kebijakan dalam memberikan masukan terhadap pembiayaan infrastruktur termasuk multiland freeflow di jalan tol.

"Dengan penandatangan kerjasama ini, saya berharap tugas-tugas kami di PUPR akan jadi lebih ringan dan lancar, bukan sebaliknya. Kami berharap bisa diayomi oleh BI untuk melaksanakan salah satu tugas kami, dan kami juga bisa ikut berkontribusi dalam program GNNT atau pembayaran non tunai di jalan tol," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam sambutannya di Gedung BI, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Bank Indonesia, punya tugasnya mewujudkan gerakan nasional non tunai, akan bersinergi dengan Kementerian PUPR, dengan mewujudkan pembayaran non tunai di jalan tol secara penuh pada Oktober mendatang.

Penetrasi pembayaran non tunai di gerbang tol di Indonesia masih sangat rendah, yakni 23%. Penerapan non tunai di jalan tol, yang juga akan semakin banyak dibangun di seluruh di Indonesia akan mewujudkan GNNT. 

GNNT akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.

"Kalau kita sudah punya jalan tol, efisiensi belum maksimal kalau bayarnya masih tunai. Karena semua terpaksa harus ngantre ketika masuk ke pintu tol. Jadi banyak sekali waktu yang terbuang juga, berkurangnya efisiensi karena biaya bahan bakar menjadi besar karena antrean itu, dan lain-lain," tutur Gubernur BI, Agus Martowardojo dalam kesempatan yang sama.

Beberapa poin kesepakatan lainnya antara kedua K/L tersebut di antaranya adalah pertukaran perolehan data dan informasi studi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), hingga peningkatan keuangan inklusif. (dna/dna)