Seorang karyawan melayani penukaran uang dolar AS di Malang, Jawa Timur, Kamis (23/2). Tahun lalu, per hari rata-rata ada 25.270 transaksi ke luar negeri.
PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mengendus ribuan transaksi mencurigakan sepanjang 2016.

Menurut paparan kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, tercatat ada ada 48.542 transaksi keuangan yang mencurigakan.

Jika dipukul rata menurut hari kerja, rata-rata sehari ada 202,25 transaksi yang mencurigakan.

Selain itu, ada enam juta transaksi ke luar negeri. Dalam sehari, rata-rata ada 25.270 transaksi ke luar negeri.

Sedangkan transaksi setoran tunai, per hari rata-rata ada 11.488 transaksi.

Namun, transaksi mencurigakan perlu diselidiki dan belum tentu terindikasi pidana.

Menurut Ahmad selama ini dari laporan hasil analisis yang disampaikan ke penegak hukum, kurang dari separuh yang bisa ditindak lanjuti. Sebab, hasil analisis masih perlu diperiksa ulang atau dikonfirmasi.

Ada pula transaksi yang mencurigakan, namun ketika dikonfirmasi ke pihak bersangkutan, ternyata transaksi tersebut memang legal.

Sebab lain adalah, perbedaan persepsi antar lembaga negara.

Ahmad memaparkan, hubungan PPATK dengan lembaga negara lainnya terjalin dengan baik. Tapi Hasil Analisis PPATK tak serta merta langsung menjadi fakta hukum.

Butuh tambahan dari aspek hukum untuk menjadikannya fakta hukum. Tambahan ini kadang tak ditemukan. "Maka (penyidikan dan penyelidikan) tak bisa dilanjutkan," ujarnya.

Tapi, mulai Maret ini, walau tak bisa dilanjutkan penyidikan maupun penyelidikannya, laporan harus tetap dikembalikan ke PPATK.

Apalagi jelang berakhirnya tax amnesty pekan depan, pemerintah makin ketat mengawasi transaksi keuangan untuk mencari potensi pajak.

Pada 10 Maret 2017, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo meneken Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK.

Salah satu tujuan Inpres ini untuk menggenjot penerimaan pajak. Inpres ini ditujukan kepada Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, BNN, dan Polri.

Setelah laporan dari lembaga itu dikembalikan, PPATK akan menganalisisnya dan melaporkan ke Menteri Keuangan. "Kalau ada potensi pajaknya, kami teruskan ke Menteri Keuangan agar ditagih pajaknya," kata Ahmad.

Dengan metode ini, Ahmad menyebut pernah meraup pajak hingga Rp4-5 triliun.

Selama ini, pemerintah tengah gencar memberantas praktik pencucian uang. Pencucian uang membuat ekonomi tak stabil mengganggu pengendalian jumlah uang yang beredar.

Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana, maka mempermudah aparat hukum menyita uang hasil tindak pidana.

Salah satu yang sedang digodok adalah menyita aset hasil korupsi dalam RUU Penyitaan Harta Koruptor.

Ahmad menyatakan, rancangan ini sedang dibahas bersama. "Sudah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM," kata dia.

Kementerian Hukum dan HAM tengah menyelaraskan tapi menemui masalah teknis.

Misalnya, siapa yang kelak akan menangani aset ini. Apakah Kejaksaan Agung atau Kementerian Keuangan.

Sebab dua lembaga itu memiliki unit yang punya kewenangan menangani aset-aset terkait pidana.

Kejaksaan punya Pusat Pemulihan Aset, sedangkan di Kementerian Keuangan ada Dirjen Kekayaan Negara. "Keduanya memiliki peran dalam hal ini," kata Ahmad.

Ada yang sepakat Kementerian Keuangan, karena mereka punya kemampuan mengelola kekayaan negara.

Ada yang condong kepada Kejaksaan, karena Kejaksaan memiliki kewenangan mengeksekusi putusan pengadilan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-mencurigakan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Ridwal Kamil, mobil kepresidenan, duka Kendeng hingga London

- Serangan serudukan mobil, pola anyar terorisme

- Survei Indo Barometer unggulkan Ridwan Kamil