- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Waspadai Penyeretan Nama Istana Dalam Kasus e-KTP
TS
chayanku
Waspadai Penyeretan Nama Istana Dalam Kasus e-KTP
Waspadai Penyeretan Nama Istana Dalam Kasus E-KTP
POLITIK SENIN, 22 MEI 2017 , 13:48:00 WIB
RMOL. Sinyalemen yang dilontarkan Koordinator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia soal penyeretan nama Istana dalam skenario penyelamatan Setya Novanto patut diwaspadai. Sebelumnya, Doli menyebut klaim Novanto akan aman dari jeratan kasus e-KTP karena sering bertemu dengan Presiden Jokowi.
"Bila itu benar, maka kasus e-KTP yang saat ini sedang digarap oleh KPK dikhawatirkan akan mandeg di tengah jalan," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya'roni, melalui pesan elektroniknya kepada redaksi, Senin (22/5).
Sya'roni lantas mengaitkan sinyalemen yang disampaikan Doli dengan pernyataan terbaru Menko Luhut Binsar Pandjaitan, politisi Golkar yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Dalam pidatonya di Rapimnas Partai Golkar di Kalimantan Timur, Minggu (21/5) kemarin, Luhut antara lain menyebut perkara Novanto 'sudah ada yang urus'.
Meskipun pernyataan Luhut sangat multitafsir, sebut Sya'roni, tapi sangat relevan jika dikaitkan dengan sinyalemen yang disampaikan oleh Doli Kurnia. Oleh karenanya dia meminta di saat krusial seperti ini, KPK segera mempercepat penyelesaian kasus e-KTP, terutama menyangkut status hukum Novanto harus mendapatkan prioritas.
"Prioritas ini penting agar tidak terjadi simpang siur opini apalagi dalam perkembangannya sudah menyeret nama Istana," kata Sya'roni.
Di lain hal, Sya'roni mendesak Presiden Jokowi untuk tidak mendiamkan penyebutan namanya yang dikait-kaitkan dengan Novanto dan penanganan kasus e-KTP ini.
"Presiden Jokowi yang namanya disebut, tidak ada salahnya untuk melakukan klarifikasi agar kerja KPK dalam membongkar kasus ini tidak menemui hambatan politis," tukas Sya'roni.
http://politik.rmol.co/read/2017/05/...m-Kasus-E-KTP-
Menko Luhut Harus Segera Klarifikasi!
POLITIK SENIN, 22 MEI 2017 , 13:25:00 WIB
RMOL. Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan diminta untuk segera mengklarifikasi atas pernyataannya yang menyiratkan ada operasi penyelamatan Setya Novanto dari kasus E-KTP. Pernyataan berkonotasi negatif disampaikan Luhut dalam Rapimnas Golkar di Kalimantan Timur.
"Jika tidak segera diklarifikasi bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya'roni, melalui pesan elektronik kepada redaksi, Senin (22/5).
Pernyataan Luhut, sebut dia, mengesankan bahwa KPK bisa diintervensi oleh kekuasaan padahal selama ini KPK sudah dipercaya bekerja secara independen tanpa intervensi pihak manapun.
"Bila tidak segera diklarifikasi maka yang paling dirugikan adalah institusi KPK. Akibatnya, KPK bisa kehilangan kepercayaan publik dan sekaligus bisa dianggap sudah tidak independen lagi," masih kata Sya'roni
Apapun konteksnya, disengaja maupun keceplosan, pernyataan Luhut bisa merugikan KPK karena dari kalimat yang diuraikan Luhut berpretensi negatif terhadap lembaga anti rasuah itu. Karena itulah Sya'roni mendesak Presiden Jokowi sebagai atasan Luhut segera menegur dan sekaligus memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk segera melakukan klarifikasi.
"Presiden Jokowi juga bisa terkena imbas karena di mata publik Luhut dikenal sebagai orang terdekat Presiden. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi makin menukik hanya gara-gara pernyataan Menteri Luhut yang kontroversial," tukas Sya'roni.
Pernyataan berkonotasi negatif disampaikan Luhut saat memberikan pidato di Rapimnas Golkar di Kalimantan Timur, Minggu (21/5) kemarin. Dalam pidatonya Luhut antara lain mengatakan, "nggak usah bicara aneh-aneh. Yang urusin, mau KPK kek udah ada yang urusin, tenang aja ada yang urusin. Ada yang urusin Pilkada, ada yang urusin Jaksa Agung, KPK, itu sesuai kepercayaan masing-masing aja, nggak usah ributin itu."
http://politik.rmol.co/read/2017/05/...-Klarifikasi!-
Saksi E-KTP Sebut Setya Novanto Dapat Bagian 7 Persen
20/04/2017, 13:20 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017).(KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto disebut mendapatkan bagian 7 persen dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Hal itu dikatakan oleh Johanes Richard Tanjaya, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/4/2017).
Johanes merupakan salah satu tim IT dalam konsorsium pelaksana proyek e-KTP.
Awalnya, jaksa KPK Taufiq Ibnugroho menanyakan apakah Johanes pernah mendapat informasi dari salah satu rekanannya, Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, bahwa ada permintaan dana sebesar 7 persen dari nilai proyek.
"Apa pernah dapat info dari Bobby, SN Group dapat 7 persen?" Kata Taufiq.
Johanes mengaku pernah mendapat informasi tersebut. Menurut dia, SN yang dimaksud adalah Setya Novanto.
"Setahu saya SN bukan grup, SN ya Setya Novanto," kata Johanes.
Dalam kasus e-KTP, proses persetujuan anggaran di DPR disebut dikendalikan oleh beberapa pimpinan fraksi.
Dua di antaranya adalah Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Keduanya disebut mengoordinasikan setiap pimpinan fraksi untuk menyetujui anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun.
http://nasional.kompas.com/read/2017...agian.7.persen
-----------------------------
Figur SN ini lama-lama menjadi kartu mati untuk GOLKAR ke depan, terutama di Pemilu dan Pilres 2019. Pasca kekalahan mendukung Ahok ... Golkar otomatis akan ditinggalkan pemilihnya dari kalangan muslim (terutama di luar Jawa) yang menilai parpol itu berpihak pada penista agama
POLITIK SENIN, 22 MEI 2017 , 13:48:00 WIB
RMOL. Sinyalemen yang dilontarkan Koordinator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia soal penyeretan nama Istana dalam skenario penyelamatan Setya Novanto patut diwaspadai. Sebelumnya, Doli menyebut klaim Novanto akan aman dari jeratan kasus e-KTP karena sering bertemu dengan Presiden Jokowi.
"Bila itu benar, maka kasus e-KTP yang saat ini sedang digarap oleh KPK dikhawatirkan akan mandeg di tengah jalan," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya'roni, melalui pesan elektroniknya kepada redaksi, Senin (22/5).
Sya'roni lantas mengaitkan sinyalemen yang disampaikan Doli dengan pernyataan terbaru Menko Luhut Binsar Pandjaitan, politisi Golkar yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Dalam pidatonya di Rapimnas Partai Golkar di Kalimantan Timur, Minggu (21/5) kemarin, Luhut antara lain menyebut perkara Novanto 'sudah ada yang urus'.
Meskipun pernyataan Luhut sangat multitafsir, sebut Sya'roni, tapi sangat relevan jika dikaitkan dengan sinyalemen yang disampaikan oleh Doli Kurnia. Oleh karenanya dia meminta di saat krusial seperti ini, KPK segera mempercepat penyelesaian kasus e-KTP, terutama menyangkut status hukum Novanto harus mendapatkan prioritas.
"Prioritas ini penting agar tidak terjadi simpang siur opini apalagi dalam perkembangannya sudah menyeret nama Istana," kata Sya'roni.
Di lain hal, Sya'roni mendesak Presiden Jokowi untuk tidak mendiamkan penyebutan namanya yang dikait-kaitkan dengan Novanto dan penanganan kasus e-KTP ini.
"Presiden Jokowi yang namanya disebut, tidak ada salahnya untuk melakukan klarifikasi agar kerja KPK dalam membongkar kasus ini tidak menemui hambatan politis," tukas Sya'roni.
http://politik.rmol.co/read/2017/05/...m-Kasus-E-KTP-
Menko Luhut Harus Segera Klarifikasi!
POLITIK SENIN, 22 MEI 2017 , 13:25:00 WIB
RMOL. Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan diminta untuk segera mengklarifikasi atas pernyataannya yang menyiratkan ada operasi penyelamatan Setya Novanto dari kasus E-KTP. Pernyataan berkonotasi negatif disampaikan Luhut dalam Rapimnas Golkar di Kalimantan Timur.
"Jika tidak segera diklarifikasi bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya'roni, melalui pesan elektronik kepada redaksi, Senin (22/5).
Pernyataan Luhut, sebut dia, mengesankan bahwa KPK bisa diintervensi oleh kekuasaan padahal selama ini KPK sudah dipercaya bekerja secara independen tanpa intervensi pihak manapun.
"Bila tidak segera diklarifikasi maka yang paling dirugikan adalah institusi KPK. Akibatnya, KPK bisa kehilangan kepercayaan publik dan sekaligus bisa dianggap sudah tidak independen lagi," masih kata Sya'roni
Apapun konteksnya, disengaja maupun keceplosan, pernyataan Luhut bisa merugikan KPK karena dari kalimat yang diuraikan Luhut berpretensi negatif terhadap lembaga anti rasuah itu. Karena itulah Sya'roni mendesak Presiden Jokowi sebagai atasan Luhut segera menegur dan sekaligus memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk segera melakukan klarifikasi.
"Presiden Jokowi juga bisa terkena imbas karena di mata publik Luhut dikenal sebagai orang terdekat Presiden. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi makin menukik hanya gara-gara pernyataan Menteri Luhut yang kontroversial," tukas Sya'roni.
Pernyataan berkonotasi negatif disampaikan Luhut saat memberikan pidato di Rapimnas Golkar di Kalimantan Timur, Minggu (21/5) kemarin. Dalam pidatonya Luhut antara lain mengatakan, "nggak usah bicara aneh-aneh. Yang urusin, mau KPK kek udah ada yang urusin, tenang aja ada yang urusin. Ada yang urusin Pilkada, ada yang urusin Jaksa Agung, KPK, itu sesuai kepercayaan masing-masing aja, nggak usah ributin itu."
http://politik.rmol.co/read/2017/05/...-Klarifikasi!-
Quote:
Saksi E-KTP Sebut Setya Novanto Dapat Bagian 7 Persen
20/04/2017, 13:20 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017).(KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto disebut mendapatkan bagian 7 persen dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Hal itu dikatakan oleh Johanes Richard Tanjaya, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/4/2017).
Johanes merupakan salah satu tim IT dalam konsorsium pelaksana proyek e-KTP.
Awalnya, jaksa KPK Taufiq Ibnugroho menanyakan apakah Johanes pernah mendapat informasi dari salah satu rekanannya, Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, bahwa ada permintaan dana sebesar 7 persen dari nilai proyek.
"Apa pernah dapat info dari Bobby, SN Group dapat 7 persen?" Kata Taufiq.
Johanes mengaku pernah mendapat informasi tersebut. Menurut dia, SN yang dimaksud adalah Setya Novanto.
"Setahu saya SN bukan grup, SN ya Setya Novanto," kata Johanes.
Dalam kasus e-KTP, proses persetujuan anggaran di DPR disebut dikendalikan oleh beberapa pimpinan fraksi.
Dua di antaranya adalah Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Keduanya disebut mengoordinasikan setiap pimpinan fraksi untuk menyetujui anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun.
http://nasional.kompas.com/read/2017...agian.7.persen
-----------------------------
Figur SN ini lama-lama menjadi kartu mati untuk GOLKAR ke depan, terutama di Pemilu dan Pilres 2019. Pasca kekalahan mendukung Ahok ... Golkar otomatis akan ditinggalkan pemilihnya dari kalangan muslim (terutama di luar Jawa) yang menilai parpol itu berpihak pada penista agama
0
1.3K
7
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan