- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Presiden Harus Perintahkan Kapolri Stop Mentarget Ulama Kritis
TS
chayanku
Presiden Harus Perintahkan Kapolri Stop Mentarget Ulama Kritis
Presiden Harus Perintahkan Kapolri Stop Mentarget Ulama Kritis
JUM'AT, 19 MEI 2017 , 22:28:00 WIB
RMOL. Presiden Joko Widodo harus memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk berhenti menjadikan Habib Rizieq Shihab (HRS) sebagai target operasi dengan mengait-ngaitkannya ke kasus manipulatif.
"Jika itu tidak dilakukan maka publik akan menganggap Presiden Jokowi menggunakan Polri untuk menguber-uber HRS. Tentu ini tindakan tidak baik dan tidak terpuji," kata aktivis Front Perjuangan Muslimin Indonesia, Muslim Arbi, melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Jumat (19/5).
Dikatakan dia, terlihat dengan gamblang dan kasat mata adanya rekayasa untuk mengkriminalisasi para ulama dan aktifis. Menurutnya, kasus chat mesum yang dialamatkan kepada HRS sebagai salah satu diantaranya.
Muslim Arbi mengungkap soal kejanggalan kasus itu. Dikatakannya, para pakar IT sudah membantah bahwa chat mesum itu palsu dan sebuah rekayasa. Bahkan, Emma yang merupakan salah satu saksi yang diperiksa polisi, sudah bicara kalau dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui kebenaran apa yang dituduhkan kepada Firza Husein dan HRS.
Sangat aneh lagi, masih kata Muslim Arbi, Firza Husein dijadikan tersangka soal chat mesum itu. Padahal saat heboh soal chat mesum, semua handphone milik Firza disita polisi karena tuduhan makar.
Belakangan muncul klaim chat mesum didapat dari hasil hack Anonymous. Tapi Anonymous pun sudah membantah melakukan itu. Meski sudah ada sanggahan dari para pakar IT dan Anonymous, kata Muslim Arbi menyesalkan, kepolisian Polda Metro Jaya bersikukuh soal kebenaran chat mesum itu.
"Katakanlah jika chat mesum itu benar, siapa yang dirugikan? Sedangkan keluarga HRS tidak ada pernah laporkan kepada polisi soal tuduhan fitnah chat mesum? Lalu polisi proses chat mesum berdasarkan apa? Kalau pun chat mesum itu benar adanya, toh tidak ada yang dikorbankan bukan?" papar dia.
Muslim Arbi pun mengingatkan, semakin pihak kepolisian getol dan gencar melakukan tindakan yang tidak jelas alasan hukumnya kepada HRS akan membuat publik menganggap tindakan polisi hanyalah rekayasa hukum dan penyesatan opini. Dan jika Presiden Jokowi diam saja maka publik akan menganggap tindakan salah kaprah tersebut atas perintahnya, sehingga Kapolri tidak punya pilihan lain.
"Agar publik tidak semakin dalam mempersepsikan kasus chat mesum yang tidak jelas itu, Presiden harus perintahkan Kapolri untuk hentikan pengusutannya, dan memulihkan nama baik HRS. Jika Presiden diam publik anggap agenda kriminalisasi dan pembusukan ulama dan tokoh-tokoh kritis memang sengaja dilakukan. Mungkin nanti akan muncul penyebutan rezim Jokowi adalah rezim yang memusuhi ulama dan umat," tukas dia.
http://nusantara.rmol.co/read/2017/0...-Ulama-Kritis-
Faizal Assegaf: Jangan Cemari Hukum Dengan Kepentingan Politik Balas Dendam
KAMIS, 18 MEI 2017 , 11:56:00 WIB
RMOL. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono terkesan agresif dan tendensius terhadap Rizieq Shihab serta para ulama yang kritis.
"Sikap demikian wajar bila muncul sindiran bahwa Argo Yuwono pro Ahok lantaran kabarnya yang bersangkutan adalah kerabat dekat Presiden Jokowi?" ujar Ketua Progres 98, Faizal Assegaf
Persepsi tersebut, menurut Faizal perlu diluruskan, jangan sampai institusi Polri dan hukum dicemari oleh muatan kepentingan politik balas dendam sehingga bertindak keji mengkriminalisasi ulama.
Hemat Faizal, jika Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ingin situasi kehidupan berbangsa kembali normal, terbebas dari gesekan sentiman SARA, maka perlu mengevaluasi secara serius kinerja Polda Metro Jaya.
"Jangan sampai rangkaian politisasi dan kriminalisasi ulama makin menimbulkan ledakan kemarahan rakyat sehingga berakibat negeri ini terjebak dalam konflik sesama anak bangsa," ujar Faizal, mewanti-wanti.
Faizal menegaskan, segala bentuk politik balas dendam Pasca Pilgub DKI harus dihentikan. Umat Islam dan kaum non muslim jangan lagi dihasut oleh segala manuver bertopeng hukum secara tidak etis dan semena-mena. Terlebih, tambah Faizal, sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan.
"Segala upaya untuk mengusik ketentraman ibadah umat Islam harus dihindari. Sebab, kesabaran umat ada batasnya!" tegas Faizal, mengakhiri
http://politik.rmol.co/read/2017/05/...-Balas-Dendam-
Presiden Jokowi : Tanpa Basa Basi Saya Tegaskan FPI Harus Segera Di Bubarkan
November 7, 2016424597750
Kabarhoki.com, Jakarta – FPI (Front Pembela Islam) sejak tahun 1999 sudah dikenal selalu membuat keonaran dan kekerasan yang jelas-jelas telah meresahkan masyarakat. Saat ini pemerintah harus mempertimbangkan keberadan FPI demi persatuan rakyat Indonesia. Jangan biarkan FPI merusak kerukunan bangsa ini!.
Beberapa hari yang lalu. FPI melakukan konferensi pers dengan berkedok GNPF MUI terkait aksi 4 November. Karena mereka tahu memakai nama FPI akan membuat mereka tidak dipercaya rakyat.
Tapi mereka lupa kalau usaha mereka untuk mendompleng aksi 4 November untuk tindakan makar pada pemerintah yang konstitusional dan dipilih rakyat, terbukti menjadi aksi kudeta FPI yang gagal. Semuanya terekam di internet.
1. FPI berbohong dengan mengatakan tidak ada kesepakatan antara istana dengan peserta aksi. Faktanya Ustad Bachtiar Natsir memberikan keterangan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa sudah ada kesepakatan yang dicapai.
2. FPI berbohong dengan mengatakan Polisi melakukan aksi biadab. Faktanya mobil aparat keamanan dibakar, polisi dilempar batu dan dipukuli sehingga banyak dari polisi menjadi korban aksi brutal serta dirawat di rumah sakit.
Semua pihak memberikan apresiasi pada Polri dan TNI yg mau menahan diri, menggunakan cara cara persuasif dan tidak meladeni provokasi. Walaupun banyak tindakan melanggar hukum, seperti melewati batas waktu yang diperbolehkan UU yang dilakukan para demonstran tapi Polisi memilih tetap toleran.
3. FPI berbohong dengan mengatakan peserta aksi ada sekitar 2 juta orang. Faktanya Ustad Bachtiar Nasir sendiri yang mengatakan jumlah massa hanya 100 ribu orang dan paling mentok 200 ribu orang. Dan mereka sendiri yang mengaku dibayar untuk berunjuk rasa dengan dana Rp100 miliar.
Entah apa lagi yang bakal dilakukan FPI. Maka dari itu,kita seluruh rakyat Indonesia harus mendukung Presiden Jokowi agar FPI dibubarkan dari negara Indonesia tercinta ini….!!!
http://kabarhoki.com/presiden-jokowi...ra-dibubarkan/
----------------------------------
Jangan lupa bahwa kepolisian itu adalah alat Negara. Karena dia hanya alat negara, terserah pada usernya (boss Kapolri) untuk diperintah melakukan apa saja untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan.
JUM'AT, 19 MEI 2017 , 22:28:00 WIB
RMOL. Presiden Joko Widodo harus memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk berhenti menjadikan Habib Rizieq Shihab (HRS) sebagai target operasi dengan mengait-ngaitkannya ke kasus manipulatif.
"Jika itu tidak dilakukan maka publik akan menganggap Presiden Jokowi menggunakan Polri untuk menguber-uber HRS. Tentu ini tindakan tidak baik dan tidak terpuji," kata aktivis Front Perjuangan Muslimin Indonesia, Muslim Arbi, melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Jumat (19/5).
Dikatakan dia, terlihat dengan gamblang dan kasat mata adanya rekayasa untuk mengkriminalisasi para ulama dan aktifis. Menurutnya, kasus chat mesum yang dialamatkan kepada HRS sebagai salah satu diantaranya.
Muslim Arbi mengungkap soal kejanggalan kasus itu. Dikatakannya, para pakar IT sudah membantah bahwa chat mesum itu palsu dan sebuah rekayasa. Bahkan, Emma yang merupakan salah satu saksi yang diperiksa polisi, sudah bicara kalau dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui kebenaran apa yang dituduhkan kepada Firza Husein dan HRS.
Sangat aneh lagi, masih kata Muslim Arbi, Firza Husein dijadikan tersangka soal chat mesum itu. Padahal saat heboh soal chat mesum, semua handphone milik Firza disita polisi karena tuduhan makar.
Belakangan muncul klaim chat mesum didapat dari hasil hack Anonymous. Tapi Anonymous pun sudah membantah melakukan itu. Meski sudah ada sanggahan dari para pakar IT dan Anonymous, kata Muslim Arbi menyesalkan, kepolisian Polda Metro Jaya bersikukuh soal kebenaran chat mesum itu.
"Katakanlah jika chat mesum itu benar, siapa yang dirugikan? Sedangkan keluarga HRS tidak ada pernah laporkan kepada polisi soal tuduhan fitnah chat mesum? Lalu polisi proses chat mesum berdasarkan apa? Kalau pun chat mesum itu benar adanya, toh tidak ada yang dikorbankan bukan?" papar dia.
Muslim Arbi pun mengingatkan, semakin pihak kepolisian getol dan gencar melakukan tindakan yang tidak jelas alasan hukumnya kepada HRS akan membuat publik menganggap tindakan polisi hanyalah rekayasa hukum dan penyesatan opini. Dan jika Presiden Jokowi diam saja maka publik akan menganggap tindakan salah kaprah tersebut atas perintahnya, sehingga Kapolri tidak punya pilihan lain.
"Agar publik tidak semakin dalam mempersepsikan kasus chat mesum yang tidak jelas itu, Presiden harus perintahkan Kapolri untuk hentikan pengusutannya, dan memulihkan nama baik HRS. Jika Presiden diam publik anggap agenda kriminalisasi dan pembusukan ulama dan tokoh-tokoh kritis memang sengaja dilakukan. Mungkin nanti akan muncul penyebutan rezim Jokowi adalah rezim yang memusuhi ulama dan umat," tukas dia.
http://nusantara.rmol.co/read/2017/0...-Ulama-Kritis-
Faizal Assegaf: Jangan Cemari Hukum Dengan Kepentingan Politik Balas Dendam
KAMIS, 18 MEI 2017 , 11:56:00 WIB
RMOL. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono terkesan agresif dan tendensius terhadap Rizieq Shihab serta para ulama yang kritis.
"Sikap demikian wajar bila muncul sindiran bahwa Argo Yuwono pro Ahok lantaran kabarnya yang bersangkutan adalah kerabat dekat Presiden Jokowi?" ujar Ketua Progres 98, Faizal Assegaf
Persepsi tersebut, menurut Faizal perlu diluruskan, jangan sampai institusi Polri dan hukum dicemari oleh muatan kepentingan politik balas dendam sehingga bertindak keji mengkriminalisasi ulama.
Hemat Faizal, jika Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ingin situasi kehidupan berbangsa kembali normal, terbebas dari gesekan sentiman SARA, maka perlu mengevaluasi secara serius kinerja Polda Metro Jaya.
"Jangan sampai rangkaian politisasi dan kriminalisasi ulama makin menimbulkan ledakan kemarahan rakyat sehingga berakibat negeri ini terjebak dalam konflik sesama anak bangsa," ujar Faizal, mewanti-wanti.
Faizal menegaskan, segala bentuk politik balas dendam Pasca Pilgub DKI harus dihentikan. Umat Islam dan kaum non muslim jangan lagi dihasut oleh segala manuver bertopeng hukum secara tidak etis dan semena-mena. Terlebih, tambah Faizal, sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan.
"Segala upaya untuk mengusik ketentraman ibadah umat Islam harus dihindari. Sebab, kesabaran umat ada batasnya!" tegas Faizal, mengakhiri
http://politik.rmol.co/read/2017/05/...-Balas-Dendam-
Quote:
Presiden Jokowi : Tanpa Basa Basi Saya Tegaskan FPI Harus Segera Di Bubarkan
November 7, 2016424597750
Kabarhoki.com, Jakarta – FPI (Front Pembela Islam) sejak tahun 1999 sudah dikenal selalu membuat keonaran dan kekerasan yang jelas-jelas telah meresahkan masyarakat. Saat ini pemerintah harus mempertimbangkan keberadan FPI demi persatuan rakyat Indonesia. Jangan biarkan FPI merusak kerukunan bangsa ini!.
Beberapa hari yang lalu. FPI melakukan konferensi pers dengan berkedok GNPF MUI terkait aksi 4 November. Karena mereka tahu memakai nama FPI akan membuat mereka tidak dipercaya rakyat.
Tapi mereka lupa kalau usaha mereka untuk mendompleng aksi 4 November untuk tindakan makar pada pemerintah yang konstitusional dan dipilih rakyat, terbukti menjadi aksi kudeta FPI yang gagal. Semuanya terekam di internet.
1. FPI berbohong dengan mengatakan tidak ada kesepakatan antara istana dengan peserta aksi. Faktanya Ustad Bachtiar Natsir memberikan keterangan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa sudah ada kesepakatan yang dicapai.
2. FPI berbohong dengan mengatakan Polisi melakukan aksi biadab. Faktanya mobil aparat keamanan dibakar, polisi dilempar batu dan dipukuli sehingga banyak dari polisi menjadi korban aksi brutal serta dirawat di rumah sakit.
Semua pihak memberikan apresiasi pada Polri dan TNI yg mau menahan diri, menggunakan cara cara persuasif dan tidak meladeni provokasi. Walaupun banyak tindakan melanggar hukum, seperti melewati batas waktu yang diperbolehkan UU yang dilakukan para demonstran tapi Polisi memilih tetap toleran.
3. FPI berbohong dengan mengatakan peserta aksi ada sekitar 2 juta orang. Faktanya Ustad Bachtiar Nasir sendiri yang mengatakan jumlah massa hanya 100 ribu orang dan paling mentok 200 ribu orang. Dan mereka sendiri yang mengaku dibayar untuk berunjuk rasa dengan dana Rp100 miliar.
Entah apa lagi yang bakal dilakukan FPI. Maka dari itu,kita seluruh rakyat Indonesia harus mendukung Presiden Jokowi agar FPI dibubarkan dari negara Indonesia tercinta ini….!!!
http://kabarhoki.com/presiden-jokowi...ra-dibubarkan/
----------------------------------
Jangan lupa bahwa kepolisian itu adalah alat Negara. Karena dia hanya alat negara, terserah pada usernya (boss Kapolri) untuk diperintah melakukan apa saja untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan.
0
2.8K
43
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan