NetizenIndonesia.com, Jakarta - DPR-RI tengah menggodok draft Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Dalam penggodokan tersebut, terdapat penolakan ambang batas (Presidential Threshold) pada pencalonan presiden untuk Pemilu 2019. Jika penolakan tersebut berhasil, maka sungguh sangat bermanfaat bagi kemajuan demokrasi di negeri ini. Sebab, seluruh partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden.

Dan, jika itu terjadi, maka rakyat Indonesia sangat berpeluang mendapatkan pemimpin (presiden) yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Rakyat benar-benar memperoleh kedaulatan mereka, sebagaimana UUD 1945 mengamanatkan. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan diatur oleh Undang-undang.

Penerapan presidential threshold itu, ibarat “Rumah Makan” yang tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat memilih menu makanan sesuai selera mereka, tetapi hanya menurut selera pemilik rumah makan tersebut. Enak atau tidak enak, harus ditelan. Pun bila makanan tersebut basi atau tidak, mau tidak mau harus tetap dimakan. Ini pemaksaan dan pemerkosaan namanya!

Seharusnya, pemilik rumah makan menyediakan banyak menu dan membiarkan konsumen untuk memilih menu tersebut. Menu manakah yang akan dimakan oleh konsumen. Tongkol, telor, tahu, tempe, atau apapun itu. Yang terpenting adalah konsumen dapat memilih makanan sesuai selera mereka masing-masing, hingga dapat menyegarkan serta menyehatkan tubuh mereka.

Begitupun dengan presidential threshold. Pemerintah maupun DPR harus membuat dan menyediakan undang-undang yang dapat melahirkan banyak calon pemimpin masa depan. Jangan membuat undang-undang yang memaksa rakyat untuk memilih calon pemimpin yang tidak mereka inginkan. Biarkan rakyat memilih calon pemimpin tersebut sesuai selera mereka masing-masing. Yang terpenting adalah, Indonesia, negara yang kita banggakan ini, melalui pemilu 2019 dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan rakyat.


SUMUR

Benar juga nih analoginya...!!!

PRESIDENTIAL THRESHOLD hanya mengekang hak rakyat.
Memaksa rakyat untuk memilih pemimpin si A, padahal pengennya milih si B.
Harusnya kasi kesempatan sama rakyat bebas memilih calon presiden mana yang akan dipilih.