NATUNA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Sebanyak 23 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia, menerima baret hitam dari Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, di
Natuna , Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017).
Sebelum menjalani prosesi pembaretan di
Natuna , ke-23 gubernur itu bersama Panglima TNI, menginap di KRI Pangeran Diponegoro yang melego jangkar di perairan
Natuna , tak jauh dari wilayah Tanjung Datuk,Natuna .
Bak seorang prajurit militer, mereka diantar menuju pantai tempat pembaretan digelar dengan menumpangi kapal khusus milik Angkatan Laut, untuk pendaratan di pantai.
Sesampainya di pantai, pintu bagian depan kapal pun terbuka.



Para gubernur yang mengenakan seragam militer berwarna 'khaki', dengan tulisan 'Mitra TNI' di dada kiri, langsung berlarian menuju lokasi pembaretan.
Di lokasi tersebut, Panglima TNI memberikan baret warna hitam.
Baret berwarna hitam adalah baret yang lazim dikenakan anggota TNI yang berdinas di Mabes TNI, apapun satuannya.



Setelah pembaretan, mereka kemudian di bawa ke pos tinjau latihan puncak Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) 2017, untuk menyaksikan langsung aksi prajurit TNI dari berbagai matra.
Gubernur yang hadir antara lain Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.
Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika,
Gubernur Jambi, Zumi Zola, Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin dan
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.



Kepada wartawan usai pembaretan,
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mengaku bangga dengan pembaretannya yang kedua kali ini.
Ia menyebut semangat nasionalismenya melonjak.
"Saya bangga, jiwa nasionalisme saya jadi naik," katanya.



Sementara dalam kesempatan berbeda, Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo, menyebutkan dengan pembaretan tersebut, berarti para gubernur juga berkomitmen untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian jadi garda terdepan dalam melakukan langkah persuasif terhadap masyarakat dan penegakan hukum," katanya.