TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) membantah mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 15 Mei 2017 yang berisikan larangan staf BIN berjenggot dan bercelana cingkrang.

Pasca beredarnya surat ini ke publik, langsung menuai pro kontra.

"Bahwa Surat Edaran tertanggal 15 Mei 2017 dengan Kop Surat BIN yang saya tandatangani berisikan larangan staf BIN berjenggot dan bercelana cingkrang adalah tidak benar," tegas Sekretaris Utama BIN, Zaelani, Jumat (19/5/2017).

Zaelani menuturkan, surat edaran yang benar terkait peraturan penggunaan pakaian dinas dan ketentuan penampilan pegawai BIN adalah bernomor SE-15/IV/2017 yang diterbitkan pada 5 April 2017.

Dalam surat edaran nomor SE-15/IV/2017 tersebut antara lain berisi perintah agar seluruh pegawai BIN untuk menaati segala peraturan yang ada dalam berpenampilan dan berperilaku demi terwujudnya insan BIN yang Profesional, Obyektif dan Berintegritas.

Ditegaskannya, SE edaran nomor SE-15/IV/2017 tidak ada larangan untuk pegawai BIN berjenggot dan bercelana cingkrang.

"Kami harapkan klarifikasi ini dapat memperjelas keadaan yang sebenarnya," ujarnya.

Baca: MUI Nilai Aturan Larangan Pegawai BIN Berjenggot dan Pakai Celana Cingkrang Diskriminatif

Namun, keterangan Zaelani berbeda dari keterangan Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Sundawan Salya.

Sundawan membenarkan adanya surat edaran yang melarang pegawai BIN berjenggot dan menggunakan celana cingkrang.

"Lewat aturan ini kami ingin menjaga estetika dan etika dalam berpakaian," kata Sundawan.

Sundawan heran Surat Edaran bernomor SE-28/V/2017 tentang aturan tersebut bisa diketahui publik luas di media sosial.

"Ini urusan internal bukan konsumsi publik," kata dia.

Bocornya Surat Edaran bernomor SE-28/V/2017 yang beredar di media sosial, menunjukkan BIN tidak steril.

"Kebocoran surat viral di media sosial dan disebarluaskan oleh portal-portal berita non mainstream. BIN harus melakukan evaluasi internal," ujar pengamat intelijen Ridlwan Habib.

Menurut Ridlwan, surat edaran yang seharusnya hanya untuk kalangan sendiri itu tidak layak disebarluaskan untuk umum.

"Apapun konten atau isi suratnya, sebagai sebuah badan intelijen kerahasiaan harus dipatuhi semua pegawai," tegas Ridlwan.

Alumni S2 Kajian Intelijen UI itu menambahkan, inspektorat bisa mengusut asal muasal kebocoran surat. Salah satunya dengan melihat portal berita apa yang pertama kali melepas informasi itu ke publik.

"Inspektorat bisa bekerjasama dengan Deputi Teknologi Informasi BIN untuk melacak situs apa yang paling pertama memunculkan berita itu. Lalu, diusut sampai ke sumber pertamanya," kata Ridlwan.

Menurutnya, Deputi Kontra Intelijen juga harus menganggap masalah ini sebagai problem serius.

"Jangan sampai ada pegawai BIN yang tidak nyaman bekerja di dalam. Lalu malah membelot dan menggembosi BIN dari dalam. Ini bahaya sekali," UJAR Koordinator Eksekutif Indonesia Intelligence Institute ini menegaskan.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh menganggap, larangan untuk memelihara jenggot tidak ada urgensinya.

Asrorum pun mengimbau agar aturan yang akan diterapkan khususnya di BIN tidak bersifat diskriminatif.

Pembuat aturan sepatutnya memiliki sensitivitas agar aturan yang dibuat tidak terkesan memojokkan kelompok tertentu baik secara etnis atau keagamaan.

"Kalau larangan rambut panjang itu masih wajar. Tapi tak boleh ada larangan mengenakan jilbab. Jilbab itu kan bagian dari keyakinan agama individu dan konstitusi menjamin setiap individu menjalankan keyakinan agamanya masing-masing," ujarnya. (tribun/ikg/mal/fer)

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...lana-cingkrang

---

Baca Juga :

- Klarifikasi BIN Soal Larangan Berjenggot dan Pakai Celana Cingkrang

- BIN Bantah Keluarkan Surat Edaran Larangan Pegawainya Berjenggot dan Bercelana Cingkrang

- Pimpinan DPR Kroscek Informasi Surat BIN Larang Pegawai Berjenggot dan Celana Cingkrang