Jakarta - Kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak bisa dibilang belum 100%. Masih ada beberapa orang yang memang tidak patuh meskipun sudah mendapat teguran bahkan hingga penyegelan.

Meski sudah ditindak seperti itu, nampaknya belum juga membuat wajib pajak (WP) untuk mematuhi kewajibannya.

Seperti kata salah satu penjaga rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penjaga itu bekerja di rumah yang di depan halamannya terdapat terpampang palang berwarna oranye bertuliskan bahwa tanah dan bangunan ini belum melunasi PBB-P2.

Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan palang tersebut ditancapkan oleh petugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun sudah setahun lebih ada.

"Sudah setahun lebih, saya baru kerja di sini, palang itu sudah ada," katanya kepada detikFinance, Jakarta.



Lanjut dia, rumah yang menunggak pajak ini juga sudah tidak ditempati oleh sang pemiliknya. Dia menyebutkan, rumah mewah tersebut kini dimanfaatkan oleh pemilik sebagai rumah sewa.

Dia mengungkapkan, rumah mewah yang dijaganya ini memiliki 5 unit ruangan untuk disewakan, dan sampai saat ini hanya satu unit saja yang masih terisi.

"Kalau untuk sewa saya tidak tahu, kalau saya di sini cuma jaga saja," ucapnya.

Dia juga bercerita mengenai kondisi rumah tetangganya yang juga ditancapkan palang berwarna oranye. Untuk rumah tetangganya ini sampai saat ini masih menjadi rumah tinggal bagi pemiliknya.

"Palangnya beda, kalau yang baru itu besar," tukasnya.

Setidaknya, ada empat rumah mewah yang di bagian depan sudah terpampang palang pemberitahuan berkelir oranye dari Dinas Provinsi DKI Jakarta, yang menyebutkan bahwa tanah dan bangunan ini belum melunasi PBB-P2.



Empat rumah tersebut tersebar di beberapa lokasi, seperti dua rumah di Jalan Jambu, Menteng Jakarta Pusat. Posisi dua rumah yang disegel ini berdampingan.



Sedangkan dua sisanya, berada di Jalan Lembang dan di seberang Masjid Sunda Kelapa, belakang Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Untuk yang di Jalan Lembang, terlihat pagar rumah tertutup dan sudah terpampang tulisan untuk disewakan.

PBB sejatinya memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Baik dari penentuan tarif maupun penindakan di lapangan. Proses penindakan biasanya tetap diawali dengan pemeriksaan, kemudian penyampaian surat dan selanjutnya bila tanpa keterangan, maka akan ada pemasangan palang di depan rumah.
(mkl/wdl)

SUMBER

Kawasan menteng pajak PBB nya bisa buat beli mobil, NJOP-nya aja termasuk tertinggi di indonesia, udah ga cocok buat kawasan pemukiman, wajarlah banyak yg nunggak PBB.
Rumah2 disana sekarang kebanyakan dihuni ahli waris dan pensiunan yg secara ekonomi pas2an, serba salah mau dijual jg susah karna harga dan pajaknya itu yg bikin banyak orang mundur teratur.
Mau dibuat tempat usaha jg ga bisa karena lokasi disana ketat pengawasannya (hanya untuk hunian saja).

Kayak ini Nunggak PBB sampai Rp 540 jutaan
Bisa buat beli rumah di bekasi.