- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[Sepi Publisitas} PTUN Ternyata Telah Cabut Izin Reklamasi untuk Tiga Pulau
TS
chayanku
[Sepi Publisitas} PTUN Ternyata Telah Cabut Izin Reklamasi untuk Tiga Pulau
PTUN Ternyata Telah Cabut Izin Reklamasi untuk Tiga Pulau
Selasa, 16 May 2017 - 10:33
KONFRONTASI-Tanpa banyak diketahui orang, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan mencabut ijin reklamasi 3 (tiga pulau) yaitu pulau F, I dan K di teluk Jakarta
Hakim ketua untuk perkara Pulau F, Baiq Yuliani menyatakan izin pulau F cacat hukum sehingga harus dicabut.
“Menyatakan batal Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no 2268 tahun 2015 tentang pemberian izin reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo tanggal 22 Oktober 2015,” kata Baiq saat membacakan putusan.
PTUN juga mewajibkan tergugat I yaitu Gubernur DKI Jakarta mencabut Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 2268 tahun 2015.
Dalam tiga perkara tersebut, secara garis besar majelis hakim mempertimbangkan ada cacat prosedur dalam penerbitan izin.
Cacat itu antara lain izin reklamasi tidak diumumkan, serta tidak melibatkan sebagian warga terdampak ketika menggelar konsultasi publik AMDAL.
PTUN menyebutkan Gubernur DKI juga tidak mendasarkan izin reklamasi pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Perda RZWP3K).
Tiga perkara ini diputus oleh hakim Baiq Yuliani, Arif Pratomo, dan Adi Budi Sulistyo yang bergantian sebagai hakim dan anggota dalam tiap perkara.
Putusan ini sangat emosional bagi nelayan. Sebagian nelayan nampak menangis dan melakukan sujud syukur baik ketika hakim membacakan putusan Pulau F, I, atau K.
Puluhan nelayan dan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung pengadilan sejak siang.
Kemenangan Nelayan pada sidang PTUN tersebut minim sorotan pemberitaan media agar masyarakat Jakarta minimal paham bahwa proyek reklamasi yang dikerjakan banyak mengundang kontroversi
Sejak dari proses pengerjaannya yang menyulitkan para nelayan hingga tinjauan AMDAL nya sering tidak digubris oleh Pemprov DKI, jadi kemenangan nelayan di PTUN ini menjadi sebuah berkah akan kebenaran yang dinanti selama ini.
http://konfrontasi.com/content/nasio...tuk-tiga-pulau
PTUN cabut izin reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta
17 Maret 2017
Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan untuk membatalkan izin reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan izin reklamasi Pulau F, Pulau I, dan Pulau K yang pernah diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Melalui putusan itu, pengadilan mewajibkan pencabutan surat keputusan gubernur atas izin reklamasi sekaligus penghentian aktivitas pihak pengembang di ketiga pulau.
Pulau K
Dalam sidang pertama yang berlangsung pada Kamis (16/03) sore, hakim memutuskan mengabulkan gugatan kelompok pembela lingkungan hidup terhadap izin reklamasi Pulau K, yang diberikan Pemerintah Provinsi Jakarta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.
Majelis Hakim, "Menyatakan batal keputusan gubernur provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no 2485 tahun 2015, tentang Pemberian Izin pelaksanaan reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, tbk."
Majelis hakim juga dalam putusannya, "mewajibkan tergugat untuk mencabut surat izin pelaksanaan reklamasi Pulau K."
Reaksi perwakilan nelayan yang hadir dalam sidang di PTUN Jakarta usai majelis hakim membacakan putusan pada Kamis (16/03).
PTUN cabut izin reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya
Nelayan dan pegiat desak Belanda hentikan keterlibatan di proyek reklamasi Jakarta
Proses reklamasi Teluk Jakarta 'dihentikan sementara'
Pulau F
Kemudian, dalam sidang selanjutnya, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan nelayan atas reklamasi Pulau F yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Majelis hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan para penggugat.
"Menyatakan batal keputusan Gubernur DKI nomor 2268 Tahun 2015 tentang pemberian izin reklamasi pulau F kepada PT Jakarta Propertindo tertanggal 22 Oktober 2015," kata Ketua Majelis Hakim Baiq Juliani di PTUN Jakarta.
Hakim mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau F kepada Jakpro. Selain itu, hakim memerintahkan untuk tidak ada kegiatan apapun di proyek reklamasi Pulau F sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
Sejak pagi puluhan warga: perempuan, laki-laki, dan anak-anak melakukan unjuk rasa anti reklamasi dengan membawa aneka spanduk putih yang lusuh bercat merah.
Pulau I
Adapun dalam sidang terakhir, hakim membatalkan izin reklamasi untuk Pulau I yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi.
"Menyatakan pembatalan keputusan gubernur DKI nomor 2269 tahun 2016 tentang izin pelaksanaan reklamasi Pulau I," sebut ketua majelis hakim pada Kamis (16/03) malam.
Sama seperti putusan atas Pulau K dan F, dalam putusan atas Pulau I majelis hakim menyatakan proyek reklamasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap ekosistem Teluk Jakarta.
Reklamasi di Pulau G pada 11 Mei 2016 lalu. Tampak sejumlah apartemen berdiri menjulang.
Susi Pudjiastuti: pemerintah harus berani buat moratorium reklamasi
Ditolak nelayan, reklamasi Teluk Jakarta 'jalan terus'
Menurut majelis hakim, pengembang juga tidak melakukan proses konsultasi publik dengan benar dalam penyusunan kajian analisis dampak lingkungan (Amdal), sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Putusan majelis hakim atas ketiga pulau itu disambut tangis haru perwakilan nelayan yang hadir dalam sidang di PTUN Jakarta di kawasan Pulogebang. Seperti dilaporkan wartawan Hilman Handoni untuk BBC Indonesia, mereka bersyukur pengadilan mengabulkan gugatan mereka.
Seorang nelayan sedang mengeringkan ikan untuk dijual di Jakarta. Majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan proyek reklamasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap ekosistem Teluk Jakarta.
Respons pemda
Menanggapi sidang soal izin reklamasi di PTUN, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku sudah menyiapkan langkah.
"Kita ada pembahasan setelah terima putusan pengadilan. Kita akan bahas bersama, bisa langsung kita eksekusi, bisa langsung banding. Setiap kita menerima putusan pengadilan, selalu ada kajian hukum pascaputusan untuk menyikapi selama 7 hari," kata Sumarsono kepada wartawan.
Pada Mei 2016, Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Jakarta tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra.
Saat itu hakim memerintahkan agar tergugat menunda pelaksanaan keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap.
Tapi di tingkat berikutnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) membatalkan keputusan ini dan memenangkan pihak tergugat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Majelis hakim PT TUN menilai gugatan yang diajukan pengacara nelayan ke PTUN itu kedaluwarsa, karena telah melewati 90 hari setelah izin dikeluarkan pada 2014.
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39300056
------------------------------------
Beginilah kelak perumahan mewah di 3 pulau reklamasi itu,
seperti yang ada di pantai Mutiara ini,
tempat Ahok punya rumah dan tinggal disitu
Kemegahan Rumah Ahok di anta Mutuara
Kepentingan bisnis untuk memenuhi nafsu segelintir warga Indonesia, yang jumlahnya tak lebih dari 1% penduduk Indonesiasaat ini. bahkan kabarnya, kekayaan 4 orang mereka setara dengan pendapatan 100 juta penduduk miskin di negeri ini. Perilaku orang kaya yang pamer kekayaannya ditengah kepincangan sosial yang buruk di negeri ini, adalah penyebab kemungkinan munculnya kerusuhan sosial di masa depan seperti yang telah diramalkan oleh Bank Dunia
Selasa, 16 May 2017 - 10:33
KONFRONTASI-Tanpa banyak diketahui orang, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan mencabut ijin reklamasi 3 (tiga pulau) yaitu pulau F, I dan K di teluk Jakarta
Hakim ketua untuk perkara Pulau F, Baiq Yuliani menyatakan izin pulau F cacat hukum sehingga harus dicabut.
“Menyatakan batal Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no 2268 tahun 2015 tentang pemberian izin reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo tanggal 22 Oktober 2015,” kata Baiq saat membacakan putusan.
PTUN juga mewajibkan tergugat I yaitu Gubernur DKI Jakarta mencabut Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 2268 tahun 2015.
Dalam tiga perkara tersebut, secara garis besar majelis hakim mempertimbangkan ada cacat prosedur dalam penerbitan izin.
Cacat itu antara lain izin reklamasi tidak diumumkan, serta tidak melibatkan sebagian warga terdampak ketika menggelar konsultasi publik AMDAL.
PTUN menyebutkan Gubernur DKI juga tidak mendasarkan izin reklamasi pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Perda RZWP3K).
Tiga perkara ini diputus oleh hakim Baiq Yuliani, Arif Pratomo, dan Adi Budi Sulistyo yang bergantian sebagai hakim dan anggota dalam tiap perkara.
Putusan ini sangat emosional bagi nelayan. Sebagian nelayan nampak menangis dan melakukan sujud syukur baik ketika hakim membacakan putusan Pulau F, I, atau K.
Puluhan nelayan dan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung pengadilan sejak siang.
Kemenangan Nelayan pada sidang PTUN tersebut minim sorotan pemberitaan media agar masyarakat Jakarta minimal paham bahwa proyek reklamasi yang dikerjakan banyak mengundang kontroversi
Sejak dari proses pengerjaannya yang menyulitkan para nelayan hingga tinjauan AMDAL nya sering tidak digubris oleh Pemprov DKI, jadi kemenangan nelayan di PTUN ini menjadi sebuah berkah akan kebenaran yang dinanti selama ini.
http://konfrontasi.com/content/nasio...tuk-tiga-pulau
Quote:
PTUN cabut izin reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta
17 Maret 2017
Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan untuk membatalkan izin reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan izin reklamasi Pulau F, Pulau I, dan Pulau K yang pernah diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Melalui putusan itu, pengadilan mewajibkan pencabutan surat keputusan gubernur atas izin reklamasi sekaligus penghentian aktivitas pihak pengembang di ketiga pulau.
Pulau K
Dalam sidang pertama yang berlangsung pada Kamis (16/03) sore, hakim memutuskan mengabulkan gugatan kelompok pembela lingkungan hidup terhadap izin reklamasi Pulau K, yang diberikan Pemerintah Provinsi Jakarta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.
Majelis Hakim, "Menyatakan batal keputusan gubernur provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no 2485 tahun 2015, tentang Pemberian Izin pelaksanaan reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, tbk."
Majelis hakim juga dalam putusannya, "mewajibkan tergugat untuk mencabut surat izin pelaksanaan reklamasi Pulau K."
Reaksi perwakilan nelayan yang hadir dalam sidang di PTUN Jakarta usai majelis hakim membacakan putusan pada Kamis (16/03).
PTUN cabut izin reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya
Nelayan dan pegiat desak Belanda hentikan keterlibatan di proyek reklamasi Jakarta
Proses reklamasi Teluk Jakarta 'dihentikan sementara'
Pulau F
Kemudian, dalam sidang selanjutnya, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan nelayan atas reklamasi Pulau F yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Majelis hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan para penggugat.
"Menyatakan batal keputusan Gubernur DKI nomor 2268 Tahun 2015 tentang pemberian izin reklamasi pulau F kepada PT Jakarta Propertindo tertanggal 22 Oktober 2015," kata Ketua Majelis Hakim Baiq Juliani di PTUN Jakarta.
Hakim mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau F kepada Jakpro. Selain itu, hakim memerintahkan untuk tidak ada kegiatan apapun di proyek reklamasi Pulau F sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
Sejak pagi puluhan warga: perempuan, laki-laki, dan anak-anak melakukan unjuk rasa anti reklamasi dengan membawa aneka spanduk putih yang lusuh bercat merah.
Pulau I
Adapun dalam sidang terakhir, hakim membatalkan izin reklamasi untuk Pulau I yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi.
"Menyatakan pembatalan keputusan gubernur DKI nomor 2269 tahun 2016 tentang izin pelaksanaan reklamasi Pulau I," sebut ketua majelis hakim pada Kamis (16/03) malam.
Sama seperti putusan atas Pulau K dan F, dalam putusan atas Pulau I majelis hakim menyatakan proyek reklamasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap ekosistem Teluk Jakarta.
Reklamasi di Pulau G pada 11 Mei 2016 lalu. Tampak sejumlah apartemen berdiri menjulang.
Susi Pudjiastuti: pemerintah harus berani buat moratorium reklamasi
Ditolak nelayan, reklamasi Teluk Jakarta 'jalan terus'
Menurut majelis hakim, pengembang juga tidak melakukan proses konsultasi publik dengan benar dalam penyusunan kajian analisis dampak lingkungan (Amdal), sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Putusan majelis hakim atas ketiga pulau itu disambut tangis haru perwakilan nelayan yang hadir dalam sidang di PTUN Jakarta di kawasan Pulogebang. Seperti dilaporkan wartawan Hilman Handoni untuk BBC Indonesia, mereka bersyukur pengadilan mengabulkan gugatan mereka.
Seorang nelayan sedang mengeringkan ikan untuk dijual di Jakarta. Majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan proyek reklamasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap ekosistem Teluk Jakarta.
Respons pemda
Menanggapi sidang soal izin reklamasi di PTUN, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku sudah menyiapkan langkah.
"Kita ada pembahasan setelah terima putusan pengadilan. Kita akan bahas bersama, bisa langsung kita eksekusi, bisa langsung banding. Setiap kita menerima putusan pengadilan, selalu ada kajian hukum pascaputusan untuk menyikapi selama 7 hari," kata Sumarsono kepada wartawan.
Pada Mei 2016, Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Jakarta tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra.
Saat itu hakim memerintahkan agar tergugat menunda pelaksanaan keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap.
Tapi di tingkat berikutnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) membatalkan keputusan ini dan memenangkan pihak tergugat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Majelis hakim PT TUN menilai gugatan yang diajukan pengacara nelayan ke PTUN itu kedaluwarsa, karena telah melewati 90 hari setelah izin dikeluarkan pada 2014.
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39300056
------------------------------------
Beginilah kelak perumahan mewah di 3 pulau reklamasi itu,
seperti yang ada di pantai Mutiara ini,
tempat Ahok punya rumah dan tinggal disitu
Kemegahan Rumah Ahok di anta Mutuara
Kepentingan bisnis untuk memenuhi nafsu segelintir warga Indonesia, yang jumlahnya tak lebih dari 1% penduduk Indonesiasaat ini. bahkan kabarnya, kekayaan 4 orang mereka setara dengan pendapatan 100 juta penduduk miskin di negeri ini. Perilaku orang kaya yang pamer kekayaannya ditengah kepincangan sosial yang buruk di negeri ini, adalah penyebab kemungkinan munculnya kerusuhan sosial di masa depan seperti yang telah diramalkan oleh Bank Dunia
Diubah oleh chayanku 16-05-2017 22:19
0
2.6K
17
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan