Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, isu intoleransi dan radikalisme yang berkembang dalam Pilkada DKI 2017 merupakan isu yang dihadirkan para elite politik kedua kubu yang bertarung dalam Pilkada DKI 2017.

"Isu intoleransi, isu radikalisme adalah isu yang diproduksi oleh elite. Sebelum Pilkada, warga Jakarta aman damai, enggak ada perilaku intoleran," kata Ubedilah Badrun dalam diskusi bertajuk 'Dramaturgi Ahok' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Mei 2017.

Oleh karena itu, ia meminta elite politik kedua kubu bertanggung jawab meredakan ketegangan yang terjadi di masyarakat. Terutama setelah putusan vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas kasus dugaan penistaan agama.

Selama gelaran Pilkada DKI 2017, ia menambahkan, ada pergeseran perilaku masyarakat terutama para pendukung Ahok pada sebelum dan sesudah putusan vonis pengadilan.

"Mereka menduga ini ada kepentingan politik. Nah para elite harus mengikis pemikiran ini," ujar dia.

Selain itu, ia pun mengajak masyarakat untuk merespon proses hukum dengan kepala dingin. "Kedepankan rasionalitas, publik jangan emosi melihat peradilan," kata dia.

Lebih lanjut, Ubedilah mengapresiasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang telah menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum kasus Ahok.

"Ini sudah benar. Ini bukti bahwa proses hukum independen. Ada proses banding (Ahok), terus nanti kasasi," papar Ubedilah.

http://news.liputan6.com/read/295025...dah-vonis-ahok