JAKARTA-Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti menilai Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengerti secara detail tentang persoalan Jakarta, dari persoalan yang paling besar hingga yang paling kecil.

“Dan bapak-ibu bisa menjadi saksi, apakah omongan saya itu betul apa nggak. Kita tonton debat pertama di televisi. Dan saya yakin dan berani mengatakan, Ahok bisa bicara sampai ke ‘sekrup-sekrupnya’,” ujar Ikrar di Jakarta, Jumat (13/1).

Menurut Guru Besar LIPI, DKI Jakarta saat ini membutuhkan Ahok. Karena dia orang yang mengerti detail tentang persoalan Jakarta. “Saya mengenal Jokowi-Ahok itu pada 2013 lalu. Dimata saya, orang yang paling gampang dihubungi dan merespon setiap persoalan itu adalah kedua orang itu. Kalau kita mengadu sebuah persoalan, baik itu ke Jokowi atau Ahok, pasti cepat ditanggap,” terangnya.

Dia menjelaskan, itulah ciri khas dari kedua pemimpin ini. Keduanya tidak jaim (jaga image). “Jokowi itu jarang banget pake jas atau pakai safari. Dia lebih suka pakai baju putih atau batik. Ahok juga demikian,” jelasnya.

Meski seorang non muslim, Ikrar menilai Ahok sebagai seorang Gubernur yang Islami. “Saya mau tanya, Gubernur sebelumnya yang katanya Islam, coba lihat, berapa banyak masjid yang dibangun? Kenapa Balaikota DKI Jakarta nggak punya masjid sejak dulu? Dan pada era Jokowi-Ahok, sudah dibangun masjid di Balaikota,” tanyanya.

“Siapa pula Gubernur DKI yang menyambangi orang yang sedang puasa? Dan mana ada orang Kristen yang membayar zakat? Ya kecuali Ahok,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait kasus hukum yang tengah menjerat Ahok, Ikrar menilai keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa lebih banyak emosi ketimbanga data dan fakta dalam menyampaikan kesaksian.

“Contohnya, dalam persidangan yang terakhir, Ahok dituding menghancurkan masjid. Padahal tidak seperti itu. Atau bisa saja masjid dihancurin untuk dibangun kembali yang lebih bagus atau letaknya tidak tepat sehingga dipindahkan ke tempat lain,” imbuhnya.

Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai, apakah kesaksian itu bisa dianggap sesuatu yang valid.

Karena menurut KUHAP, jelasnya definisi saksi itu harus benar-benar berada di tempat kejadian perkara. “Dia yang melihat, mendengar dan mengetahui. Siapa saja yang ada disana, apa saja yang diomongin, bagaimana responnya. Itu yang menurut saya, sangat penting untuk dipahami,” tuturnya.

Namun sangat berbeda kalau yang memberikan kesaksian ini saksi ahli. Seorang saksi ahli tidak perlu ada di TKP. Tetapi bisa saja memberikan pendapat berdasarkan keahliannya, apakah meringankan atau memberatkan. “Kalau saksi yang kemarin-kemarin itu jelas bahwa lebih banyak emosi ketimbang fakta yang diungkapkan,” imbuhnya.


Lebih lanjut dia berharap agar proses peradilan ini harus benar-benar menjadi tempat mencari keadilan. Karena itu, proses hukum harus fair dan tidak perlu tunduk pada tekanan masa. Apalagi, jika masa itu mengemban misi partisan dari kepentingan politik tertentu.

“Kalau nanti keputusannya bertentangan dengan harapan masyarakat, itu akan menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa sebuah pengadilan lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan masa ketimbang oleh kebenaran yang mutlak yang harus menjadi bagian dari dasar dari sebuah keputusan hakim,” imbuhnya.

Ketika ditanya apakah saksi ini dipaksa berbohong untuk kepentingan politik tertentu? Profesor LIPI itu enggan memberi jawaban.

“Tetapi saya mendasari diri saya sebagai seorang muslim. Kalau anda seorang muslim lalu anda membuat pernyataan bohong, apakah anda tidak takut kepada yang ada diatas? Karena sebagai orang yang beragama harus punya rasa takut akan Allah.

Menjadi muslim dan orang yang beragama itu tidak gampang, apalagi kita berbohong mengatasnamakan agama. “Atau berbohong untuk kepentingan politik tertentu. Ini berbahaya,” pungkasnya.