Jakarta - PDIP menolak keras usulan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Di sela-sela rapat paripurna soal RAPBN-P 2013 yang didalamnya ada paket kompensasi kenaikan harga BBM, PDIP membagikan buku soal sikap penolakan tersebut.

Buku kecil berukuran sekitar 20x10 cm itu dibagikan oleh staf fraksi PDIP kepada wartawan dan orang-orang yang hadir di luar ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Buku berwarna merah itu berisi usulan postur APBN-P 2013 tandingan versi PDIP melalui program pro desa, untuk menghadapi prostur APBN-P 2013 yang akan disahkan dalam rapat paripurna hari ini.

"Kami sudah bagikan buku kecil. Kenapa PDIP mempunyai postur tandingan, karena sampai saat ini pemerintah belum meniakkan BBM dan DPR membahas APBN-P 2013," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani.

Menurutnya, buku kecil itu akan dibagikan juga kepada masyarakat luas sebagai pengetahuan bahwa harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan.

"Sesuai buku yang kami buat ini, akan diberikan kepada masyarakat luas. Bahwa pandangan PDIP kenapa beda dengan pemerintah, kami berpikir bahwa fiskal yang dibahas hari ini posturnya masih bisa dibuat lebih baik yang tak perlu menyengsarankan rakyat," paparnya.

Buku berjumlah 24 halaman itu menjabarkan detail mulai dari apa itu APBN, mengapa APBN negara defisit sehingga harus merubah APBN dan menaikkan harga ВВМ. Kemudian sikap fraksi PDIP sampai usulan PDIP untuk postur APBN-P 2013.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya pemerintah untuk memperoleh dana Rp 43 triliun yang akan digunakan untuk program pencitraan seperti BLSM dan Bansos sebanyak Rp 30 triliun," demikian kutipan buku kecil itu.