TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung, meminta unjuk rasa menuntut pembebasan terpidana penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihentikan. Aksi yang berlangsung sejak Rabu, 10 Mei 2017, Lulung menduga ada yang menggerakkan.



"Kepada pihak-pihak yang melakukan mobilisasi, sudahlah.... Sekarang sudah cair, jangan melakukan propaganda dan dramatisir," kata Lulung di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis, 11 Mei 2017. 


Lulung menjelaskan, apabila aksi menuntut pembebasan Ahok terus berlanjut ada kekhawatiran bangsa ini akan terbelah dan terjadi disintegrasi. Karena itu, Lulung mengajak pendukung Ahok menerima saja keputusan hakim yang menghukum Gubernur DKI Jakarta itu 2 tahun penjara.





"Harapan saya semuanya move on. Siapa saja yang ikut berperan serta dalam pengerahan massa mobilisasi massa, sudahlah tobat," ucap Lulung sembari menambahkan bahwa keputusan hakim menyebutkan Ahok bersalah telah menistakan agama.



Indikasi mobilisasi massa, kata Lulung, sudah terlihat sejak Ahok kalah di Pilkada DKI Jakarta. Saat itu, ada pengiriman ribuan karangan bunga ke Balai Kota. Pengiriman karangan bunga mencapai ribuan tersebut tidak datang sendiri tanpa dikerahkan.



Tidak hanya di Balai Kota, masih kata Lulung, menjelang sidang vonis Ahok di Pengadilan Jakarta Utara yang mengambil tempat di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, karangan bunga juga membanjiri Mabes Polri. "Sepengalaman saya orang yang demo itu orang yang dimobilisasi," tutur Lulung.



Lulung yakin, tidak mungkin warga melakukan sendiri tanpa ada yang menggerakkannya. "Ayolah kita ciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Jangan ada lagi penistaan agama ke depannya," kata Lulung.

https://m.tempo.co/read/news/2017/05...sudah-tobatlah

Tobatlah takk.. Move on yuk