Wagub DKI terpilih Sandiaga Uno, kemarin, menyatakan siap meladeni tantangan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan soal reklamasi. Sehari sebelumnya, Luhut menantang para penentang reklamasi untuk adu data soal itu.

Urusan reklamasi pantai utara Jakarta tampaknya bakalan jadi polemik berkepanjangan. Soalnya, Pemprov DKI di bawah nahkoda Anies Baswedan akan menghentikan proyek tersebut. Adapun pemerintah pusat di bawah komando Luhut Panjaitan, seperti mati-matian ingin melanjutkan proyek tersebut.

Sekadar tahu saja, gubernur dan cagub DKI terpilih Anies-Sandi sudah jauh-jauh hari dalam kampanyenya akan menghentikan proyek tersebut. Alasannya antara lain proyek dianggap merugikan 15 ribu nelayan yang mencari penghidupan di Teluk Jakarta. Luhut tak tinggal diam dengan rencana Anies tersebut. Dia menantang para penolak reklamasi untuk adu data.

Menanggapi itu, Sandiaga Uno menyatakan siap meladeni permintaan Luhut. "Tentu kami hargai sikap itu, kami saat ini telah mem-follow up permintaan itu dan nanti tim saya yang akan memformulasikan data-datanya. Kami siap membicarakan hal tersebut bersama pemerintah dan masyarakat kecil untuk mewujudkan revitalisasi masyarakat pesisir," kata Sandiaga usai olahraga lari bersama komunitas Jakarta Berlari di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, kemarin. Dia menjelaskan pertemuan dengan Luhut makin mendekatkan cita-cita rakyat Jakarta dalam membangun masyarakat pesisir menjadi poros pembangunan. "Tentu pembicaraan masalah tersebut membuat cita-cita itu semakin dekat," tegasnya mantap.

Sebelumnya, Luhut tengah mempersiapkan satu diskusi yang akan mengundang berbagai pihak, antara lain Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan, serta penentang proyek reklamasi untuk membahas proyek tersebut. "Saya sedang siapkan. Nanti kalau sudah siap baru saya undang semua stakeholder termasuk yang menentang," kata Luhut di kampung nelayan, Cilincing, Jakarta, Sabtu (6/5/).

Menurut Luhut, pihak yang menolak reklamasi akan diberikan kesempatan berbicara dalam diskusi tersebut. Mereka diminta membuktikan secara ilmiah kesalahan proyek reklamasi. "Bicara secara ilmiah, di mana salahnya. Saya akan undang dan hadapi semua yang mau bicara tapi dengan data, jangan hanya teriak-teriak saja," ujarnya.

Luhut mengungkapkan, saat ini proyek reklamasi masih dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sementara, penolakan proyek reklamasi terus disuarakan para nelayan. Kemarin, Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) dan Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memberikan keterangan pers di Kantor LBH Jakarta mendukung penghentian proyek reklamasi. Menurut mereka, reklamasi berdampak buruk bagi lingkungan dan juga habitat laut. Iwan yang merupakan anggota KNT Muara Angke menyayangkan sikap pemerintah pusat yang plin-plan soal proyek reklamasi. Dulu, di masa Menko Kemaritiman Rizal Ramli sudah jelas pemerintah menghentikan proyek tersebut. Tapi, menteri berganti, keputusan pun berubah.

"Bahkan kami dengar pemerintah sedang bikin Amdal baru," kata Iwan. Menurut dia, jika reklamasi dilanjutkan, dia bersama nelayan akan turun untuk melawan kebijakan tersebut. "Sampai saat ini kerusakan sudah ada tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab," tutupnya.

Sedangkan seorang nelayan lainnya, Mangsali menyatakan, dilanjutkannya proyek reklamasi sama dengan mengusir nelayan dari Jakarta. "Dengan reklamasi sama saja mereka mau membunuh kita. Kami tetap tidak akan menerima adanya reklamasi di wilayah kami," tegas Mangsali.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Emil Salim mengatakan, kebijakan reklamasi 17 pulau Teluk Jakarta bukan kebijakan keliru. Reklamasi dan sejumlah wilayah lain justru memiliki manfaat yang banyak. Kata Emil, sejumlah isu yang menyangkut reklamasi dan menarik perhatian publik bisa diselesaikan dengan baik. Terutama terkait dengan pembangunannya bisa direkayasa dengan teknik yang baik.

Emil menjelaskan, pengembangan kawasan strategis Pantai Utara Jakarta sangat dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia 2045 yang telah digagas pemerintahan sebelumnya. Langkah tersebut penting dilakukan dari saat ini, karena sudah barang tentu pengembangan kawasan strategis baru memerlukan waktu panjang.

Tak cuma itu, lanjut Emil, reklamasi juga dibutuhkan karena harga tanah di Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Jika disinergikan dengan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pengembangan Pantai Utara Jakarta juga akan menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial. ***

sumber

lu jual
gue beli

oke oce stroong