Quote:
TEMPO.CO, Jakarta - Noorhaidi Hasan, guru besar politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, menilai rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sebuah blunder besar. "Pemerintah tampaknya bikin blunder besar dengan membubarkan HTI," katanya melalui pesan singkat kepada Tempo, Senin, 8 mei 2017.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan bahwa rencana pembubaran itu akan melalui prosedur hukum. Wiranto menekankan bahwa pembubaran itu diperlukan untuk mencegah berkembangnya ancaman terhadap keutuhan bangsa.
HTI ramai diperbincangkan karena mengusung isu tentang negara khilafah. Ideologi yang bertentangan dengan dasar negara RI itu dikabarkan merebak ke sejumlah komunitas, termasuk perguruan tinggi.
Menurut Noorhaidi, akar intoleransi di Indonesia yang menjadi masalah utama negeri ini bukan khilafah. Kesimpulan itu ditarikanya berdasarkan penelitian dia dan koleganya di 20 provinsi pada 2013. "Bukan khilafah dan seterusnya itu, tapi mentalitas kecemasan dan keyakinan pada konspirasi, yang kemarin menyalakan api 411, 212 dan aksi-aksi serupa lainnya," kata dia.
"Anak muda teriak khilafah itu seperti hanya mau bilang 'Tolong, dong, perhatikan kami. Masa depan kami nggak begitu jelas, nih,'," kata dosen yang meraih gelar master dari Universitas Leiden, Belanda.
HTI, kata penulis buku Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia (2006), tidak melakukan langkah-langkah sistematik untuk meruntuhkan kekuasaan. "Mereka hanya sedang berusaha 'merintis jalan' mobilitas ke atas yang diharapkan semua anak muda. Digertak pakai penegakan hukum saja beres, insya Allah."
Menurut Noorhaidi, HTI tak perlu dibubarkan. "Di Belanda saja HTI boleh. Kita malah ikut-ikutan negara otoritarian seperti Yordania dengan membubarkannya," kata dia.
Noorhaidi menilai, jalan demokrasi yang dirintis dan dipertahankan sejak reformasi, termasuk ketika menghadapi kelompok radikal, rupanya sudah perlahan-lahan ditinggalkan. "
Saya khawatir otoritarianisme kini sedang mengintai kita kembali. Kalau main membubarkan tanpa proses hukum, itu jelas namanya otoritarianisme."
https://m.tempo.co/read/news/2017/05...-blunder-besar
Jokowi hati2lah.
Jangan terlalu banyak terima masukan dari orang2 angkatan darat yg masih pola pikir kuno. Katanya pak jokowi mau poros maritim, tapi malah 2 orang Menko nya ex. Angkatan darat.
Mending si Yusril atau Refly dijadikan Mentri Hukum. Si yassona bisa fokus pada department correction, perbaiki kualitas penjara di seluruh Indonesia.
