Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Wakil Ketua Pemuda Melayu Kalbar, Syarif Hasan Basri, yang ikut dalam orasi di taman Digulist Untan pada Sabtu (6/5) sore tadi juga turut menyesalkan tentang penolakan ataupun sikap yang diambil oleh aparat, terhadap kedatangan beberapa ulama.

Kata dia, tentunya kejadian tersebut sangat melukai perasaan umat Islam yang ada di Kalimantan Barat.

“Karena jelas tidak ada persamaan hukum di sini. Sekarang bagaimana seandainya kami juga akan menolak kalau kedatangan pastor-pastor mereka di sini, tentu ini sebuah hal yang sangat tidak bijaksana yang dilakukan oleh aparat. Bukan menambah situasi menjadi kondusif, malah justru menambah situasi menjadi lebih panas,” jelasnya.

Dia berharap, seyogyanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat mampu menenangkan situasi bukan malah sebaliknya.

“Tetapi kalau kami lihat, sikap arogansi aparat yang semena-mena mengembalikan seorang ulama, yang notabene ulama adalah pewaris para nabi yang harus dijaga oleh umat, tentu ini sangat melukai hati umat Islam di Kalbar,” lanjut dia.

Menurutnya, jika kedepan terjadi penolakan-penolakan oleh umat Muslim di Kalimantan Barat, ataupun umat Muslim di Pontianak terhadap gawai ataupun kegiatan-kegiatan yang mungkin diusung oleh masyarakat Dayak, seperti Gawai Dayak dan lainnya.

“Apakah itu nantinya akan diambil tindakan yang diinginkan seperti itu, dan ini mungkin akan terjadi, kenapa, karena kami juga merasa hak-hak dari umat Islam sangat dilecehkan di sini, mungkin akan timbul perlawanan-perlawanan seperti itu nantinya, ini yang tentu sama-sama tidak kita kehendaki,” pinta dia.

Kedepannya, ia berharap agar aparat lebih bijaksana menyikapi situasi yang ada dan jangan karena membela satu golongan, lantas melukai hati golongan yang lain.

Tentang adanya informasi yang berkembang di masyarakat, terkait estimasi waktu menurunkan Gubernur Kalbar, Cornelis dalam waktu sepuluh hari kedepan, kata dia, pihaknya tidak mengetahui soal statemen seperti itu.

Menurutnya berbicara soal menurunkan seseorang pejabat publik, tentunya harus melalui mekanisme konstitusional yang ada.

“Tentunya tidak semudah dengan berargumentasi seperti itu,” ucap dia.

Sumber Berita