Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur Papua, Lukas Enembe secara tegas menolak oraganisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maupun organisasi atau lembaga intoleran lainnya di Papua.

“Saya sudah bertemuan anak-anak Tabi (wilayah adat Tabi) dan bersepakat tolak kehadiran organisasi radikalisme di Papua,” kata Lukas dalam pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Papua, Sentani, Sabtu, 6 Mei 2017.

Menurut Lukas, apapun organisasi yang ingin merong-rong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jangan sampai ada di Papua. “Organisasi yang kami tolak adalah Front Pembela Islam (FPI) dan HTI. Provinsi ini adalah provinsi tanah damai,” jelasnya.

Lukas meminta kepada Kapolda Papua untuk bersama-sama mencegah kehadiran kedua organisasi radikal ini di Papua. “Sebagai gubernur, saya katakan tak boleh organisasi terlarang ada di provinsi ini. Orang Papua dari dulu menjaga NKRI,” kata Lukas.

Lukas juga mengakui adanya kelompok Djafar Umar di wilayah Keerom. Djafar Umar diketahui kelompok perlawanan garis keras yang memimpin di Maluku. “Dia (Djafar Umar) adalah kepala sukunya. Saat ini berada di Keerom,” katanya.

Lukas meminta kepada Nahdlatul Ulama (NU) Papua untuk tak membiarkan kelompok radikal di Papua. “NU di Papua tak boleh kalah dengan kedua organisasi seperti ini,” jelasnya.

Ketua FKUB Papua pdt. Lipiyus Biniluk mengeluarkan pernyataan keras terkait keberadaan organisasi HTI dan FPI di Papua. “FKUB di Papua sudah berkomit menolak kelompok radikal di Papua. Kami minta aparat kepolisian mengecek kelompok radikal di Papua. Ini tugas berat Kapolda Papua yang baru,” terangnya. ***

sumur aquarium

sumur ambles



Lagi2 FPI didzolimi ya akhi

Mari para ikhwan pentol korek menggalang aksi 606 lengserkan Gubernur Papua