Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil gubernur terpilih untuk DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku akan meminta tim yang ia bentuk untuk mengumpulkan data mengenai pulau reklamasi. Menurutnya, ia dan Anies Baswedan ingin menghentikan megaproyek di Pantai Utara DKI Jakarta tersebut.

Pengumpulan data tersebut sekaligus menjawab tantangan dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelumnya, Luhut meminta orang-orang yang menolak reklamasi pulau untuk menyiapkan data yang valid.

"Tim nanti akan melakukan follow up dan memformulasikan data. (Setelahnya) kami siap duduk bersama dengan pemerintah pusat," kata Sandi saat ditemui di kawasan Senayan, Ahad (7/5).

Lihat juga:Gubernur Terpilih, Anies Siap Kaji Ulang Proses Reklamasi


Sandi mengatakan dirinya sangat menghargai pandangan Luhut itu. Oleh sebab itu, dirinya dan Anies Baswedan akan dengan senang hati duduk bersama pemerintah untuk membahas hasil data yang akan dikumpulkan itu dan membicarannya.

Tak hanya itu, Sandi juga mengindikasikan bahwa dia dan Anies akan membicarakan soal kebijakan-kebijakan lain. Kebijakan lain ini adalah yang berkaitan dengan revitalisasi rakyat yang tinggal di pesisir utara Jakarta.

Lihat juga:Luhut Tantang Para Penentang Reklamasi Bawa Data


Kebijakan ini diharapkan bisa mendukung cita-cita dari warga pesisir yang ingin menciptakan poros maritim di kawasan Pantai Utara Jakarta. Untuk diketahui, poros maritim adalah salah satu program kerja Presiden Jokowi.

Salah satu poin dalam program kerja ini adalah untuk menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. Sementara proyek reklamasi ini diperkirakan akan mengancam kehidupan nelayan di pesisir utara Jakarta.

"Kami siap duduk bersama dengan pemerintah, berbicara kebijakan untuk rakyat kecil dan kebijakan yang berpihak para poros maritim yang sudah lama menjadi cita-cita warga pesisir," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan akan segera membahas kelanjutan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang telah dimoratorium sejak 2016 silam.

Luhut juga meminta pihak-pihak yang selama ini terus menentang pengerjaan proyek reklamasi itu sendiri mau berkomunikasi langsung.

Lihat juga:Bahas Reklamasi, Menko Luhut Akan Undang Seluruh Stakeholder


"Saya akan undang semua stakeholder, termasuk yang menentang reklamasi itu untuk bicara. Biar jangan bicara di koran saja. Coba bicara secara ilmiah. Di mana salahnya, bawa datanya," tantang Luhut, di kawasan Pelelangan Ikan Cilincing, Jakarta Utara, pada Sabtu (6/5).

Pasalnya, kata Luhut, pengerjaan proyek reklamasi, bersama pembangunan tanggul raksasa di pesisir Jakarta yang dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ini bukan proyek asal-asalan yang diajukan tanpa pertimbangan mendalam.

"Kami kan juga enggak mau negeri ini rusak. Jadi, jangan terus menuduh macam-macam. Asal ngomong saja," ujarnya.

Luhut menuturkan, hingga saat ini ia belum bertemu gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang sejak awal mengampanyekan tolak reklamasi.

"Soalnya kajian Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) belum selesai. Jadi belum terpikir ke arah situ. Nanti kalau sudah selesai, saya akan undang," katanya. (eks)


http://www.cnnindonesia.com/politik/...n-siapkan-tim/


bulozer aja hut
#eh nelayan itu mampu g ya beli rumahnya #70rb/hari sih pendapatannya