Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman 2017 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi tiba di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta Timur, pukul 09.00 WIB, Kamis (4/5/2017). Kehadiran Jokowi didamping oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu dilanjutkan dengan pertunjukan musik dan tari tradisional.

Selanjutnya, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan laporan. "Ini adalah pertama kalinya setelah Perpres pertama dari Presiden keluar, setelah dalam Nawacita dicanangkan Indonesia sebagai poros maritim," kata Luhut.

Acara ini dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Hadir juga Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Acara ini juga dihadiri oleh para kepala daerah seluruh Indonesia..

Program tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuahkan hasil. Salah satunya adalah, turunnya harga komoditas di wilayah timur Indonesia, hingga 25%.

Bahkan ke depan jika semakin banyak rute tol laut yang sudah dijalankan, harga komoditas di timur Indonesia bisa semakin murah.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat membuka Rakornas Maritim di Gedung Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kamis (4/5/2017).

"Di Indonesia bagian timur sudah dirasakan masyarakat turunnya harga 20-25% itu penurunan yang cukup tinggi. Tetapi nantinya apabila rute dan trayek semakin banyak, kita meyakini bahwa turunnya harga akan semakin lebih baik lagi," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia juga terus dilakukan agar bjsa didarati kapal besar. Bahkan beberapa minggu lalu kapal besar singgah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mengangkut lebih banyak peti kemas yang membuat biaya angkut menjadi lebih murah.

"Sudah hadir ini berpuluh-puluh tahun, saya kira belum pernah terjadi. Dua minggu lalu kapal tersebut merapat. Artinya, nanti juga akan ada penurunan biaya logistik, biaya transportasi karena kita sudah tidak usah transit ke negara lain. Langsung masuk ke negara tujuan," ujar Jokowi.

Pelabuhan besar lainnya juga tengah dikembangkan yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Pengelolaan pelabuhan besar nantinya juga akan dilakukan dengan operator pelabuhan yang handal, sehingga memiliki jaringan yang lebih luas lagi.

"Berkaitan dengan pelabuhan besar kita yang baru Kuala Tanjung di Sumatera Utara, kita harapkan tahun ini bisa diselesaikan. Saya sampaikan ke menteri, jangan dikelola sendiri, silakan kerja sama dengan pelabuhan besar yang miliki jaringan internasional, tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga memberikan pekerjaan rumah kepada Menko Kemaritiman untuk mengembangkan industri galangan kapal dan pelayaran.

"Pak Menko konsentrasi di sini ini belum kita lakukan dengan baik. Sehingga ini lah yang memerlukan perhatian," kata Jokowi.

Saat membuka Rakornas tersebut, Jokowi menyampaikan keinginannya agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan di sektor maritim.

"Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Menko Maritim mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemaritiman kita. Pemerintah terus melanjutkan terobosan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain dan untuk membangkitkan potensi kelautan kita agar bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat kita," kata Jokowi

Sementara itu dalam laporan sebelumnya Luhut mengatakan, bahwa saat ini pemerintah telah menjalankan berbagai program untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Antara lain, pengurangan dwelling time dan biaya logistik di pelabuhan, nilai tambah pemanfaatan sumberdaya alam, serta program pariwisata melalui penetapan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).

"Sejak tahun 1982, praktis tidak ada pemahaman kembali mengenai poros maritim atau letak strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang membuat Indonesia tidak terlalu memperhatikan masalah kelautan," kata Luhut dalam laporannya.

"Tentang Kemenko Maritim, telah dituangkan di Perpres nomor 10 tahun 2015 dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang maritim, menyangkut sumber daya hayati, ESDM, infrastruktur logistik dan perhubungan. Baru kita sadari ternyata kita masih banyak bolong sana-sini menyangkut hukum kemaritiman," sambungnya.

Hadir dalam Rakornas tersebut Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Selain itu Rakornas Kemaritiman ini juga dihadiri oleh pimpinan lembaga tertinggi Negara, para duta besar Negara Sahabat, para gubernur, wali kota, bupati, Sekda, serta sejumlah pejabat lainnya.

Sementara itu, tujuan diadakannya Rakornas sendiri ialah untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan program kerja dan kebijakan di bidang kemaritiman..