Kata TS:Rasanya, seperti tidak memiliki pemimpin. Ane sepakat

politiktoday

Dalam setiap organisasi ataupun perkumpulan orang-orang, membutuhkan sosok yang dijadikan sebagai pimpinan. Sosok yang akan menjadi mengarahkan, melindungi, mengayomi dan dan mampu memberikan rasa adil dan nyaman bagi orang yang dipimpin.

Setiap pemimpin tentu diharapkan selalu hadir dan memberikan solusi disaat wadah atau orang yang dipimpinnya sedang mempunyai masalah, atau sedang mengalami persoalan. Pemimpin juga harus mampu mengedepankan sisi keadilan bagi seluruh orang yang dipimpinnya tanpa membedakan apakah orang tersebut sepaham atau tidak dengan pemimpin tersebut.

Jika pemimpin tidak mampu berbuat adil dan cenderung memihak kepada segolongan orang dalam perkumpulan yang dipimpinnya, maka akan memunculkan percikan kecemburuan dan berujung kepada ketidakharmonisan antara sesama. Dan hal itu akan berujung kepada perpecahan, dimana anggotanya saling membenci, saling menyakiti dan tidak saling menghargai diatas perbedaan yang ada.

Pemimpin juga harus menjadi sosok yang mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi ataupun golongan. Jika pemimpin lebih mementingkan kepentingan dirinya ataupun kelompoknya, maka akan muncul ketimpangan antar sesama anggota. Tujuan bersama dalam organisasi tersebut juga tidak akan tercapai.

Berkaca kepada kondisi Indonesia kekinian, saya merasa tempat saya dilahirkan dan dibesarkan memasuki periode dimana kita kehilangan sosok pemimpin. Indonesia dalam pandangan saya sedang kehilangan pemimpim (Kepala) Negara.

Perpecahan diantara masyarakat saat ini makin meluas. Antara sesama saling menyakiti dan saling serang, rasa curiga mencurigai semakin tinggi. Toleransi dan rasa sayang menyayangi sebagaimana budaya timur semakin luntur, berganti dengan saling bully dan saling caki memaki.

Perpecahan itu lahir karena tidak tegaknya rasa keadilan. Banyak pihak yang merasa ketidakadilan makin merajalela, terutama dalam penegakan hukum dan persamaan hak sebagai warga Negara.

Kita ambil contoh sederhana, sejak Pilkada DKI bergulir dan Ahok terjerat kasus dugaan penistaan agama. Masyarakat menjadi terbelah dua, ada yang pro dan ada yang kontra dengan Ahok. Aksi saling caci maki dilakukan kedua belah pihak, itu tidak bisa dipungkiri. Bukti yang menunjukkan kedua belah pihak melakukan hal tersebut banyak bertebaran di Media Sosial.

Namun, entah kenapa polisi sebagai penegak hukum seperti sangat terkesan ikut berpihak. Polisi yang seharusnya independen dan adil, malah membuat tindakan yang tidak memberikaan rasa keadilan. Contohnya, beberapa kasus dugaan pelanggaran yang merugikan Ahok, polisi cepat menindak dan menangkap pelakunya. Sedangkan dugaan pelanggaran yang dilakukan tim atau pro Ahok, malah terkesan lambat.

Sebut saja bagaimana relawan Ahok mengintimidasi Panwaslu saat bekerja, hingga saat ini relawan tersebut tidak juga ditindak secara hukum. Berbeda dengan masyarakat yang menolak kedatangan Ahok atau Djarot, polisi malah sudah menangkap pelakunya.

Lalu terkait dengan kampanye yang menggunakan politik uang, polisi juga melakukan ada berbeda perlakuan. Di Banten polisi telah menangkap orang yang diduga membagikan paket sembako, tapi di Jakarta yang sudah jelas-jelas ada bukti malah belum ada yang ditindak.

Masih banyak contoh terkait dengan Pilkada. Tapi kita bahas tentang awal mula terjadinya aksi besar-besaran umat Islam di Jakarta pada November dan Desember 2016 lalu. Kita lihat bagaimana sosok seorang Buni Yani yang memposting video pidato Ahok dijerat dengan pasal menyebarkan kebencian. Entah dimana poin kebencian dalam kalimat yang disampaikan Buni Yani, saya juga belum paham hingga saat ini.

Banding dengan sosok Boni Hargen. Pejabat dilingkungan kantor berita Antara tersebut malah dengan seenaknya menuduh orang tanpa bukti. Dan itu disiarkan dimedia massa nasional. Boni yang merupakan pembela Jokowi dan Ahok tersebut hingga kini tidak pernah diperiksa polisi, padahal dia telah dilaporkan. Sebenarnya tanpa dilaporkan pun, polisi juga bisa menindak.

Ancaman-ancaman yang tidak perlu juga dikeluarkan aparat kepolisian terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Sebenarnya ancaman itu bisa dihentikan jika Kapolri diperintah oleh atasannya untuk menjaga sikap, dan tidak berlebihan dalam menyikapi kritikan masyarakat.

Lihat saja bagaimana dugaan aksi makar yang dituduhkan kepada belasan tokoh dan ulama. Hingga saat ini berkasnya belum juga rampung dan disidangkan.

Itu kalau terkait dengan hukum. Sedangkan terkait dengan perhatian terhadap kehidupan masyarakat, rasanya saat ini juga dimana saya melihat pemerintah terlalu sibuk dengan pembangunan infrastruktur tanpa memikirkan kondisi masyarakat.

Subsidi yang selama ini sangat membantu masyarakat mulai dikurangi, mulai dari BBM, listrik. Hal ini tentu makin memberatkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan kecil. Kenaikan harga belum tentu akan diikuti dengan kenaikan penghasilan mereka, karena itu mereka sangat terbantu dengan adanya subsidi.

Pembangunan tentu sangat bagus, tapi jika hanya untuk pencitraan saja tentu tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Untuk mengatasi kenaikan harga Sembako saja membutuhkan waktu yang lama, itu menjadi bukti kalau pemerintah tidak sensitif dengan kondisi masyarakat kecil.

Lalu terkait dengan tenaga kerja. Disaat pengangguran masih tinggi dan terus meningkat seiring makin bertambahnya jumlah tenaga kerja, Presiden malah tidak mengeluarkan pernyataan tegas terhadap serbuan tenaga kerja asing. Presiden malah terkesan membela tenaga kerja asing illegal dengan menyebut hanya sedikit dan membandingkan dengan tenaga kerja Indonesia diluar.

Masih banyak contoh lain yang bisa kita lihat secara kasat mata saat ini. Dari sekian contoh tersebut, saya merasa Indonesia saat ini seperti Negara yang tidak punya Kepala (Pemimpin). Sosok yang mengendalikan semuanya dengan baik dan benar, sehingga tujuan bersama dapat tercapai tanpa mengistimewakan salah satu pihak.

Oleh Ahmad Fahmi (Wartawan/Mahasiswa Komunikasi Politik)

politiktoday