Selasa, 2 Mei 2017 | 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu agama yang
diangkat dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta
lalu ternyata berdampak sampai ke dunia
pendidikan. Ada siswa yang menolak dipimpin
Ketua OSIS yang berbeda agama. Hal ini menjadi
potret intoleransi yang terjadi sampai ke remaja.

"Pilkada DKI Jakarta ini, satu momentum, yang
imbasnya kemana-mana," kata Ketua Yayasan
Cahaya Guru Henny Supolo Henny dalam sebuah
diskusi peringatan Hari Pendidikan Nasional yang
digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di
Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Henny mengatakan, beberapa pekan lalu ia
sempat berkunjung ke sebuah agenda dengan
guru-guru dan orang tua murid di Bandung. Di
sana, kata Henny, beberapa orangtua
mengatakan kondisi politik hampir serupa
dengan kejadian tahun 1998.

"Mereka terbuka mengatakan bahwa mereka
korban '98. Mereka bilang bisa melewati itu
semua, tetapi tidak bisa membayangkan
bagaimana dengan anak-anaknya," kata Henny.

Politik praktis, tidak secara langsung
mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Namun,
lanjut Henny, hal itu berdampak terhadap
kemerdekaan berpikir anak-anak.

Henny juga menyampaikan, beberapa waktu lalu
ia mendapatkan laporan penelitian dari
Kemendikbud di sekolah-sekolah di Singkawang
dan Salatiga mengenai toleransi, kesetaraan dan
kerja sama.

"Ada keengganan anak dipimpin ketua OSIS yang
berbeda agama," kata Henny.

Sementara itu berkaitan dengan pengabaian hak
jender, Henny mengkritisi sekolah-sekolah yang
tidak memberikan kesempatan bagi siswinya
yang hamil untuk menyelesaikan pendidikan.

Henny juga menyoroti kebijakan salah satu
universitas negeri yang meminta orang tua
mahasiswa untuk menjamin bahwa anaknya
tidak masuk dalam kategori LGBT. Walaupun,
pada akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan oleh
pihak universitas.

"Keberanian universitas negeri tersebut
menunjukkan sebetulnya kita punya masalah
besar dengan pemahaman bahwa sebetulnya hak
belajar itu tidak boleh ditutup oleh siapa pun,
dan itu dijamin Undang-undang," katanya.

Pertemuan bertajuk silaturahim ulama, Polisi dan
TNI untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan
bangsa dalam wadah NKRI ini, telah
dipersiapkan jauh hari oleh Polda Jawa Tengah
dan beberapa pihak terkait. Diharapkan kegiatan
ini dapat mempererat ulama dan polisi, juga
masing - masing pihak dapat menjaga toleransi
dan menghormati sesama warga.

sumur: http://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/14210661/intoleransi.terjadi.di.sekolah.siswa.tolak.ketua.osis.yang.beda.agama

"jika anda ingin menghancurkan sebuah negara.. hancurkanlah pendidikan nya.. bodohkanlah generasi penerusnya.. maka dengan perlahan bangsa tersebut akan luluh lantah berserakan.."