Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi sistem electronic budgeting (e-budgeting). Saefullah mengatakan, untuk mengeluarkan dan mengubah anggaran yang ada, harus jelas peruntukannya.

Bahkan, lanjut Saefullah, dalam sistem e-budgeting, bisa diketahui anggaran yang dimasukkan atas usul siapa, menggunakan password siapa. Tak hanya itu, jam kapan anggaran tersebut pun akan diketahui.

"Semua itu diawasi sama KPK. Sampai napas kita juga diawasi. Memang harus diawasi. Karena manusia kan hatinya bolak-balik nih, jadi harus diawasi," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).

Terkait password sistem e-budgeting, Saefullah menyebut, selain KPK, ada beberapa pihak dari lingkungan Pemprov DKI yang mengetahuinya. Selain Gubernur DKI dan Ketua DPRD DKI, mereka yang diberi password adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Sekda, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, asisten-asisten, dan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun akses mereka dalam e-budgeting tetap terbatas.

"Pasti dikasih (password). Saya bisa lihat. Dikasih password untuk membatasi orang-orang untuk melihat. Mereka itu nggak bisa mengubah. Kalau dia mengubah pun, ada waktu mengubahnya. Misalnya, sudah masuk nih, karena saya punya password, saya ubah sendiri. Ya nggak bisa. Mana bisa saya ubah. Gubernur juga nggak bisa mengubah sendiri," papar Saefullah.

Dia itu mengatakan penerapan e-budgeting yang ada sekarang sangat positif dalam pengelolaan keuangan di Jakarta. Karena itu, Saefullah merasa heran bila ada oknum di DPRD DKI yang tidak setuju dengan adanya e-budgeting.

"Kalau saya sih merasa bersyukur dengan adanya sistem ini. Jadi setiap individu tidak bisa seenaknya, semaunya, memasukkan program-program kegiatan. Jadi semuanya harus lewat pembahasan. Sudah dibahas pun dengan Dewan, kita bikin berita acara yang kita sepakati," ujar Saefullah.

"Saya nggak tahu kenapa tidak suka dengan e-budgeting. Memang ada pikiran, program dia yang tidak terakomodasi. Kalau dia punya program sesuatu yang bagus buat rakyat, masukin dari awal. Kenapa nggak cocok sama e-budgeting. Orang ini membantu kita kok, menolong eksekutif dan legislatif," tutupnya.
(nth/imk)