Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengancam mencopot menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pencopotan menteri tidak bisa berdasarkan pencapaian target.

"Dalam keadaan hari ini, kalau (hanya berdasarkan) target itu tidak banyak menteri yang bisa mencapai targetnya," kata Jusuf Kalla saat memberikan pernyataan pers di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (25/4).

"Jadi ya tentu terkecuali ada alasan-alasan yang sangat kuat. Tapi kalau hanya target tentu banyak sekali menteri yang harus diganti," sambung dia.

JK mencontohkan kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di perpajakan. Menurut JK, Sri Mulyani tentu belum bisa mencapai target sesuai ketetapan pemerintah.

Tak hanya itu, dia juga menyinggung kinerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono yang belum mencapai target pembangunan jalan karena terkendala anggaran.

Kendati demikian, JK menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Negara untuk menggunakan hak prerogatifnya. Dia hanya menyarankan menggunakan target rasional untuk mencopot menteri Kabinet Kerja.

"Tentu target rasional pasti presiden punya hak seperti itu. Tapi kalau hanya bicara target, banyak sekali orang tidak punya target karena kondisi hari ini seperti itu. Presiden tentu menginginkan, tapi tentu presiden juga berfikir sesuai dengan kondisi yang ada," ujarnya.

JK menambahkan, dirinya belum pernah mendapat informasi langsung dari Jokowi terkait rencana bongkar pasang Kabinet Kerja ini. "Saya tentu belum pernah komunikasi dengan presiden soal reshuffle," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tiba-tiba bicara soal pencopotan menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target.

"Saya bekerja selalu memakai target, jadi pak menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan dan lain lain," katanya.

Jokowi menyampaikan ini saat memberi sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).

Soal target Jokowi memberi contoh pada program pemerataan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan dengan program redistribusi aset, reforma agraria dan kemitraan. Program ini milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Ahok Diwacanakan Jadi Menteri, Ini Kata Jokowi

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjawab isu bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan diberikan posisi menteri dalam Kabinet Kerja. Jokowi tidak mengonfirmasi atau menampik isu tersebut.

Jokowi hanya mengatakan Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga akhir masa jabatannya.

"Pak Ahok itu masih gubernur DKI Jakarta sekarang ini, sampai Oktober (2017)," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (25/4/2017).

Diketahui, hitung cepat Pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua 19 April 2017 dimenangkan pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengalahkan pasangan calon nomor dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Pascakekalahan Basuki-Djarot, muncul isu bahwa Presiden Jokowi akan menempatkan mantan partnernya di DKI Jakarta periode 2012-2014 itu sebagai menteri di Kabinet Kerja.