JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Dinas Perhubungan DKI dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DKI Jakarta turun tangan terkait masalah juru parkir liar di RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat.

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan preman yang menjadi juru parkir liar berani berbuat demikian karena merasa Ahok tidak bisa menindak mereka.

Ahok mengatakan dia akan meminta bantuan kepada polisi untuk menindak juru parkir liar di sana.

"Masalahnya mereka kurang ajar saja, preman, dia pikir saya sudah enggak bisa tindak dia. Makanya saya mau minta kepolisian tindak," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/4/2017).

Ahok menegaskan dia masih menjabat sebagai gubernur sampai Oktober 2017. Masih ada sekitar 5 bulan bagi Ahok untuk memimpin Jakarta. Meski kalah Pilkada, dia masih bisa menindak tegas juru parkir liar di RPTRA Kalijodo.

"Dia merasa saya sudah bukan gubernur lagi, masih gubernur kok sampai 7 Oktober," ujar Ahok.

Sebelumnya, lima alat parkir meter diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersamaan dengan peresmian RPTRA Kalijodo pada 22 Februari lalu.

Namun, alat parkir tersebut akan dicabut. Sebab, banyak warga yang tidak membayar parkir dengan menempelkan kartu uang elektronik mereka di alat parkir meter.

Akibatnya, juru parkir liar pun menguasai kawasan RPTRA Kalijodo. Juru parkir itu terlihat menyebar dari Jalan Kepanduan II Tambora hingga ke kawasan Pejagalan, Jakarta Utara. Mereka berpakaian seperti warga pada umumnya.

Dishub DKI Sebut Juru Parkir Liar di Kalijodo Merupakan 'Pemain Lama'
Kompas.com
Monday, April, 24 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan telah mengetahui jaringan juru parkir liar yang bekerja di kawasan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Kalijodo.

Menurut dia, juru parkir liar di kawasan itu merupakan kelompok lama binaan tokoh setempat.

"Hasil pengamatan saya, ini (juru parkir liar) masih pemain lama. Grupnya Daeng Aziz sama Daeng Jamal," kata Sigit, kepada Kompas.com, Senin (24/4/2017).

Dia mengatakan, juru parkir liar di Kalijodo mengandalkan banyaknya jumlah personel, sedangkan Dishub DKI Jakarta kekurangan personel untuk berjaga di kawasan Kalijodo.

Dengan demikian, Dishub DKI memasang lima terminal parkir elektronik (TPE) di RPTRA Kalijodo. Hanya saja, pemasangan mesin parkir meter itu tak efektif.

Karena banyak warga tak membayar parkir secara non tunai menggunakan mesin tersebut.

"Sekali lagi, kami secara personel kurang. Kemudian personel kami tidak dilengkapi dengan kemampuan beladiri dan perlengkapan pengalaman kerja," kata Sigit.

Rencananya, Dishub DKI bersama anggota kepolisian dan TNI akan menjaring juru parkir liar di RPTRA Kalijodo, Selasa (25/4/2017). Mesin parkir meter akan dicabut dan diganti dengan gate di pintu masuk Kalijodo.

"Jadi kami menghindari terjadinya keributan. Makanya tadi mereka (juru parkir liar) minta izin kami untuk mundur dulu, baru besok kami akan kuasai dengan satgas TNI/Polri," kata Sigit.

Sebelumnya, pengunjung RPTRA Kalijodo mengeluhkan tingginya tarif yang dipatok oleh juru parkir liar. Untuk pengendara motor dikenakan yarif parkir Rp 5.000 dan pengendara mobil dikenakan tarif Rp 10.000.

Banyak juru parkir liar yang menggunakan rompi bertuliskan "Dishub DKI Jakarta". Hanya saja, Sigit memastikan bahwa juru parkir tersebut bukan berasal dari instansinya.