Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait rendahnya serapan APBD DKI. Jokowi juga menyentil, anggaran Pemprov DKI yang ditaruh di bank daerah Rp 13,9 triliun per Juli 2016, merupakan yang tertinggi di daerah. Karena itu, Jokowi meminta dana simpanan itu dibelanjakan agar pembangunan bisa jalan.



Tidak hanya Jokowi, Plt Ketua DPD PDIP DKI Bambang DH juga mempertanyakan rendahnya serapan anggaran Pemprov DKI. Bambang menyebut, rendahnya serapan anggaran lantaran komunikasi kurang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Gubernur Ahok merespons tudingan itu dengan mengklaim program pembangunan yang diusung Pemprov DKI berjalan baik pada 2015. Pada tahun lalu, dari total APBD Rp 69,2 triliun, terserap mencapai 68 persen. Meski begitu, ia mengakui, pembayaran proyek yang masih berjalan membuat anggaran belum tersalurkan. Hal itu mengingat proyek baru mulai dikerjakan dan dana kas Pemprov DKI belum keluar.

"Sebetulnya dia (Bambang DH) lihat dulu, 2015 termasuk rendah gak? Paling tinggi semasa DKI, pembangunan kita paling baik, susun anggaran paling cepat gak? Paling baik!" kata Ahok di Balai Kota Jakarta pada pekan kemarin.

Ahok balik menuding ada oknum yang sengaja menyebar fitnah kepadanya yang tidak pernah mau berkomunikasi dengan DPRD DKI. Padahal, selama ini ia merasa selalu terbuka untuk hadir jika diundang oleh DPRD DKI. Dia menegaskan, jika diajak untuk "mengadali" anggaran saja, ia tentu bakal menghindari anggota dewan. Dia hanya ingin bertemu anggota dewan kalau membahas anggaran untuk kepentingan rakyat.

"Makanya, aku gak ngerti ada yang dianggap DPRD, misal ada oknum biang saya gak pernah komunikasi. Yang masalah kan kalau memang mesti sama-sama beli UPS, ya komunikasi gak ketemu kita, sorry saja," kata mantan politikus Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan, kinerja Ahok tidak bagus-bagus amat selama menjadi gubernur DKI. Buktinya, kata dia, serapan anggaran Pemprov DKI tidak bagus, yang berefek pada tersendatnya pembangunan di Ibu Kota. "Ya, memang rendah (serapan APBD DKI), tapi Ahok hanya pencitraan juga biar seolah-olah dia bekerja," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, sampai saat ini penyerapan anggaran yang dilakukan Ahok hanya sekitar 37 persen. Artinya, lanjut dia, pencapaian target Pemprov DKI untuk menyerap APBD 2015 tidak akan tercapai. Dia pun mengingatkan agar Ahok lebih baik benar-benar bekerja untuk rakyat membangun kesejahteraan rakyat.

Kalau sampai penyerapan anggaran tetap rendah, kata dia, berarti memang benar kinerja Ahok hanya terlihat bagus di media, tapi pada kenyataannya tidak. "Pak Ahok buktikan dong, berapa kenaikan penyerapannya. Dari mana kenaikannya, sedangkan kita tahu penyerapan anggaran masih rendah, padahal ini baru Agustus," katanya menjelaskan.

Prabowo menegaskan, sejauh ini tidak hanya penyerapan anggaran DKI yang masih rendah, tapi pendapatan daerah juga rendah. Kondisi itu terjadi lantaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga kurang aktif dalam mempercepat program pembangunan.

Secara keuangan, kata dia, belum ada yang yang membuat pengusaha menaruh investasi di Ibu Kota. Kondisi itu berdampak pada kemakmuran rakyat yang seharusnya bisa lebih tinggi menjadi menurun.

"Yang pasti dampak rendahnya pendapatan juga berdampak pada pembangunan. Terbukti di SKPD-SKPD penyerapannya masih rendah, terutama untuk perumahan dan taman. Itu dampaknya karena pendapatan tidak tercapai, berdampak terhadap penerapan anggaran, itu sudah otomatis itu," ucap Prabowo.

Utamakan dana pengembang
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, rendahnya serapan APBD DKI selama masa Ahok disebakan Ahok tidak mau menjalin hubungan baik antarlembaga dengan DPRD DKI. Selain itu, keengganan Ahok untuk bernegoisasi juga menjadi pemicu pembangunan di Ibu Kota tidak sesuai rencana. Pambagia mengatakan, hubungan eksekutif dan legislatif menjadi renggang