Sabtu, 22 April 2017 | 16:03 WIB


Dr Ahmad Atang MSi, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang (Antaranews)


KUPANG, NETRALNEWS.COM - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan, fenomena Pilkada DKI dapat memasung hak politik kaum minoritas karena para elit bangsa ini telah melegalkan praktik politik sektarianisme.

"Menurut saya, fenomena Pilkada DKI akan memasung hak politik kaum minoritas dan ke depan akan kita saksikan penolakan kaum minoritas yang hidup di wilayah mayoritas di negeri ini," kata Ahmad Atang di Kupang, Sabtu (22/4/2017).

Dia mengemukakan hal itu, dalam percakapannya dengan Antara di Kantor Antara Biro Kupang, seputar pandangan miring sejumlah media asing terhadap hasil Pilkada DKI Jakarta pada 19 April 2017.

Sebelumnya, Pilkada DKI 2017 yang menyebabkan tersingkirnya gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi sorotan media asing arus utama.

Kekalahan Ahok dan kemenangan Anies Baswedan itu diartikulasikan dalam terminologi atau diksi yang dikaitkan dengan masalah agama dan ras.

Ahmad Atang mengatakan, selama ini agama memang selalu digunakan dalam perhelatan politik di negeri ini, hanya saja tidak dilakukan secara terang-terangan seperti dalam Pilkada DKI.

Dalam Pilkada DKI Jakarta, agama menjadi instrumen politik secara formal dipertontonkan oleh para elit di negeri ini, dan ini merugikan kaum minoritas," kata Ahmad Atang yang juga staf pengajar ilmu politik di pada FISIK Universitas Nusa Cendana itu.

Dia menambahkan, agama telah menjadi alat politik yang relatif sempurna untuk menyingkirkan kaum minoritas, mengintimidasi warga dan membatasi hak politik warga bangsa ini.

Praktik yang demikian akan menjadi bola salju yang siap menggelinding ke daerah yang basis mayoritas akan juga menyingkirkan minoritas.

"Jadi bagi saya, Pilkada DKI sama sekali tidak memberikan pendidikan politik bagi bangsa ini. Pilkada DKI tidak mencerminkan demokrasi yang beradab, karena kental dengan kebencian terhadap Ahok sebagai representasi minoritas," kata Ahmad Atang.

Menurut dia, kampanye jangan memilih pemimpin non muslim bertentangan dengan semangat demokrasi egaliter.

"Karena itu, ke depan akan kita saksikan penolakan kaum minoritas yang hidup di wilayah mayoritas," katanya.

Hak politik kaum minoritas kata dia, terpasung oleh fenomena DKI. "Elit kita telah melegalkan praktik politik sektarianisme, sehingga yang akan muncul adalah tirani mayoritas atas minoritas," katanya menjelaskan.

Editor : Farida Denura

http://www.netralnews.com/news/megapolitan/read/70698/akademisi.sebut.pilkada.dki.pasung.hak.politik.minoritas