JAKARTA, KompasProperti - Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah memenangi Pilkada DKI Jakarta berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) berbagai lembaga survei, termasuk Kompas.

Masyarakat pun antusias meminta pasangan tersebut untuk segera merealisasikan program yang dijanjikannya selama kampanye. Termasuk uang muka atau down payment (DP) 0 Persen.

DP 0 Persen merupakan program andalan Anies-Sandi di sektor perumahan yang memungkinkan masyarakat Jakarta bisa memiliki rumah tanpa membayar DP.

Dalam praktiknya nanti, Anies menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menalangi pembayaran DP tersebut.



Besaran DP yang ditalangi sebesar Rp 52,5 juta untuk rusun dengan harga maksimal Rp 350 juta.

Angka tersebut mengacu pada aturan Bank Indonesia (BI) bahwa DP untuk rumah pertama sebesar 15 persen.

Dalam situs jakartamajubersama.com juga dijelaskan penerima manfaat program DP 0 Persen, yakni warga DKI Jakarta kelas dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan dan belum memiliki rumah atau properti sendiri.





Termasuk dalam kategori ini adalah para pekerja informal yang tidak bankable karena pendapatannya tak tetap layaknya para pekerja formal.
Namun, ternyata setelah KompasProperti melakukan simulasi dengan fasilitas KPR/KPA BTN, didapat hasil bahwa untuk dapat membeli rusun dengan harga Rp 350 juta, calon konsumen harus berpenghasilan lebih dari Rp 7,5 juta per bulan atau minimal Rp 9 juta per bulan.

Mengacu aturan BI, cicilan per bulan pun harus sesuai porsi 30 persen atau sepertiga dari total penghasilan, dengan besaran tergantung tenor KPR/KPA.

Kembali kepada penjelasan Anies dalam situs jakartamajubersama.com, tercantum keharusan bagi konsumen agar tercatat selama enam bulan terakhir telah menabung Rp 2,3 juta per bulan di Bank DKI.

Ini untuk membuktikan jika konsumen juga mampu membayar cicilan KPR/KPA Rp 2,3 juta per bulan ketika mengikuti program.

"Bila lolos penilaian, konsumen mencicil sebesar Rp 2,3 juta, selama 20 tahun dengan asumsi bunga bank 5 persen untuk rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi," sebut situs jakartamajubersama.com.




Ilustrasi.
KompasProperti kemudian melakukan penghitungan sendiri dengan masih menggunakan simulasi KPR/KPA BTN.
Untuk properti atau rusun dengan harga Rp 350 juta dan DP 15 persen maka plafon pinjaman yang disetujui adalah Rp 297,5 juta.

Dengan asumsi suku bunga 8,75 persen setahun pertama, maka calon konsumen dikenakan cicilan per bulannya sebesar Rp 3,4 juta untuk masa tenor selama 20 tahun.

Sementara itu, jika sesuai dengan pernyataan Anies yang menggunakan asumsi suku bunga 5 persen, maka cicilan yang harus dibayarkan konsumen per bulannya adalah Rp 2,4 juta dengan tenor pinjaman juga 20 tahun.

Bagaimana hitung-hitungan pembiayaan subsidi yang selama ini telah dijalankan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)?

Belum lama ini Kementeria PUPR memberlakukan subsidi dengan uang muka satu persen atau Rp 35 juta dan suku bunga 5 persen per tahunnya. Hitungan cicilan per bulannya akan berbeda.

Calon konsumen yang ingin memiliki properti dengan harga Rp 350 juta maka cicilan per bulannya adalah sebesar Rp 2,88 juta.

Penulis: Ridwan Aji Pitoko
Editor: Hilda B Alexander

Sumber : http://properti.kompas.com/read/2017...am.dp.0.persen

Namun, ternyata setelah KompasProperti melakukan simulasi dengan fasilitas KPR/KPA BTN, didapat hasil bahwa untuk dapat membeli rusun dengan harga Rp 350 juta, calon konsumen harus berpenghasilan lebih dari Rp 7,5 juta per bulan atau minimal Rp 9 juta per bulan. Nah...jadi yang disasar itu warga kelas bawah atau menengah keatas...terusss yang bener itu mau bangun rusun atau rumah permanen..., Ha Ha Ha bingung tingkat Dewa 😂😃😄😆🙈