Pilkada DKI Jakarta baru saja usai. Calon Gubernur Anies Baswedan bersama wakilnya Sandiaga Uno keluar sebagai pemenang dengan memperoleh lebih dari 50 persen suara. Anies akan menggantikan Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang masa jabatannya habis pada Oktober mendatang.
Bagi Anies, kemenangan ini menjadi sebuah lompatan karir politik yang besar. Sebelumnya, penggagas program Indonesia Mengajar itu sempat bergabung dalam kabinet Kerja sebagai Menteri Pendidikan. Namun di tengan jalan, Presiden Jokowi menggantinya dengan figur lain.
Anies menganggur sampai ia dipinang oleh Partai Gerindra untuk mendampingi Sandiaga Uno, yang sebelumnya justru maju sebagai calon Gubernur. Nah, jika resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru nanti, kira-kira berapa ya gaji alias pendapatan yang diterimanya? Apakah sama seperti saat dia menjabat sebagai menteri.

Jika mengacu pada pendapatan Gubernur DKI sebelumnya, gaji dan tunjangan jabatan Gubernur DKI terbilang kecil yakni hanya sekitar Rp7 juta. Namun Gubernur memiliki keistimewaan dengan tambahan bonus dari Kementerian Keuangan yang nilainya 10 kali lipat dari jumlah gaji. Bonus itu didapat dari pendapatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di wilayah DKI Jakarta.
Bukan hanya itu, Gubernur DKI Jakarta juga mendapatkan tambahan bonus 10 kali dari nilai gaji atas pendapatan pajak daerah. Jadi jika ditotal, nilainya mencapai lebih dari Rp150 juta per bulan.
Namun kebijakan itu berubah pada 2014 lalu saat Kementerian Keuangan menyerahkan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah daerah. Bonus sebesar 10 kali dari gaji dan tunjangan milik Gubernur pun dihapuskan. Artinya, gaji dan tunjangan serta bonus Gubernur DKI Jakarta terakhir hanya mencapai sekitar Rp80 juta per bulan.

Nilai itu jelas jauh lebih besar ketimbang gaji yang diterima Anies Baswedan ketika menjadi Menteri Pendidikan. Pejabat setingkat menteri dalam kabinet Jokowi hanya mendapatkan gaji rerata Rp19 juta per bulan. Hal ini bahkan pernah disinggung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ketika ditanya berapa gaji yang diterimanya sebagai menteri ketimbang jadi pengusaha.
Meski lebih besar dari rerata gaji seorang menteri, gaji Gubernur DKI Jakarta masih di bawah jabatan Gubernur Bank Indonesia, jabatan publik yang non politis namun setara menteri. Pada 2015, seorang Gubernur Bank Indonesia bisa memperoleh hingga Rp199 juta per bulan dari gaji dan tunjangan lainnya.
Bukan Semata Soal Uang
Gaji Gubernur DKI Jakarta memang besar ditambang dengan uang operasionalnya. Namun menjadi pejabat setingkat Gubernur bukanlah persoalan uang belaka. Ada motif yang lebih besar dari pada mengincar gaji yang tinggi.
Gubernur merupakan jabatan strategis tingkat kedua di sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan seperti Indonesia. Tak peduli dimanapun daerahnya, jabatan Gubernur selalu memiliki prestise yang tinggi.

Seorang Gubernur memiliki wewenang mengatur daerah yang dipimpinnya, termasuk soal pengelolaan keuangan, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, hingga sosial budaya. Selain itu, Gubernur juga mencerminkan kekuatan politik partai yang mendukungnya.
Jika Anies Baswedan resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, seluruh partai pendukungnya tentu mendapatkan angin segar dalam menguasai peta perpolitikan di Jakarta.
Dalam lingkup yang lebih sempit, seorang Gubernur nantinya akan banyak bernegosiasi dengan pejabat partai politik yang kebetulan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Negosiasi mencangkup semua bidang yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak termasuk salah satunya pengelolaan dana APBD.

Masih ingatkah kalian dengan kasus percecokan Gubernur DKI Jakarta Ahok dengan anggota DPRD pada dua tahun silam. Saat itu Ahok bak ksatria karena dianggap berhasil menyelamatkan APBD DKI Jakarta yang ingin ‘ditilap’ oknum DPRD dengan memaksakan proyek titipan. Nilainya tidak tanggung-tanggung, Rp12 triliun.
Itulah realitas yang akan dihadapi Gubernur terpilih, Anies Baswedan nanti bersama wakilnya, Sandiaga Uno. Apakah mereka bisa setangguh pendahulunya atau justru lebih memilih jalan negosiasi? Biarlah waktu yang menjawab sebab jadi Gubernur DKI Jakarta bukan semata-mata persoalan uang.