JAKARTA-- Kemenangan pasangan cagub dan cawagub DKI JakartaAnies BaswedandanSandiaga Unodi Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) DKI Jakarta, menimbulkan gejolak baru di dunia usaha. Pasalnya, saat kampanye, Anies dan Sandi menjanjikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga Rp 4 juta. Kini utang janji itu ditagih oleh pekerja.

Pihak pengusaha menilai, hal tersebut bukan hal yang mudah untukdiwujudkan. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, meyakini, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru akan tetap memakai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015.

"Buruh jangan terlalu dini menuntut, menaikkan upah itu bukan hal yang mudah. Saya menyakini pemimpin Jakarta yang baru akan memikirkan semua aspek dan tetap berpegangan pada PP Nomor 78 tahun 2015," kata Sarman pada KONTAN, Kamis (20/4).

Menurutnya, bila buruh tetap mendesak untuk minta kenaikan UMPyang terlalu tinggi melebihi kemampuan pengusaha, hal itu akan membuat investasi di Jakarta bisa memburuk. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian untuk investor.

"Tentu akan mengganggu investasi di Jakarta, investor yang sudah di Jakarta bisa pindah ke daerah lain, yang mau masuk bisa tidak jadi masuk," jelas Sarman.

Haryadi Sukamdani selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, bila upah dinaikkan secara signifikan tanpa melihat kemampuan pengusaha, maka akan menimbulkan dampak sistematis yang tentunya akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Jakarta. Tapi hal yang terburuk bisa terjadi, kata Haryadi, adalah pengurangan karyawan secara besar-besaran.

"Akan menimbulkan situasi yang berat, kesanggupan pengupahan perusahaan akan ada batasnya. Ini bisa jadi menyebabkan pengurangan karyawan secara besar-besaran," kata Haryadi.