JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta telah dilaksanakan, dan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno unggul dalam hitung cepat Pilkada putaran kedua.

Salah satu program yang menjadi perbincangan publik adala Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan uang muka atau down payment (DP) nol persen.

Direktur Lippo Group, John Riady, mengungkapkan pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan program DP rumah nol persen.

"Implementasi seperti apa belum tahu, itu Pak Gubernur yang lebih tahu. Tetapi apa yang bisa kami bantu, kami siap bekerja sama sebagai developer juga," papar John disela-sela acara Indonesia Summit 2017 di Hotel Shangrila Jakarta, Kamis (20/4/2017).

John mengaku, sebagai pengusaha dirinya tertarik dengan program tersebut, karena akan meningktkan daya beli masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

"Kalau ada program yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat, itu buat kita baik sekali dan kita akan mendukung," jelas John.

Menurutnya, dengan adanya program tersebut maka akan mendorong masyarakat memiliki aset dalam bentuk rumah.

"Saya percaya bahwa alangkah baiknya lebih banyak lagi orang Indonesia yang memiliki rumah. Rumah itu sebuah aset, dan aset memberdayakan si orang itu, tujuannya baik sekali dan harus kita dukung," kata John.

Saat ini Lippo belum berkomunikasi dengan Gubernur DKI terpilih guna membahas program kepemilikan rumah dengan DP nol persen.

"Kemarin baru terpilih, jadi belum ada komunikasi secara khusus untuk ini. Mungkin nanti hari ke depan silaturahmi memberi selamat, dan minta masukan di mana yang bisa kerja sama," ungkap John.

Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah provinsi DKI Jakarta bisa menggunakan opsi menggunakan lahan milik pemerintah DKI Jakarta, agar mengurangi biaya dan harga jual rumah.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan, bank sentral sudah mengatur terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Dalam aturan tersebut diatur pula besaran minimum uang muka untuk penyaluran kredit properti.

"Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan)," ujar Agus. Agus menyatakan, sebaiknya pengenaan uang muka nol persen tidak dilakukan. Pasalnya, kalau rencana itu dilakukan, tentunya akan memperoleh teguran dari otoritas.