Merdeka.com - Hari ini warga Ibu Kota Jakarta menyalurkan suara mereka memilih pemimpin daerah untuk lima tahun ke depan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang merupakan pasangan petahana bertarung melawan pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada putaran kedua.

Pilkada DKI ini sangat menyedot perhatian media nasional sampai internasional. Seperti apa sorotan media asing dan pengamat luar terhadap pilkada DKI putaran kedua ini?

Peneliti asal Universitas Murdoch Australia Ian Wilson menyatakan gubernur petahana Ahok mendapat perlawanan sengit dari kelompok garis keras dalam pilkada ini.

"Ada banyak hal yang dipertaruhkan, terutama soal bagaimana pilkada ini disorot, bukan tentang bagaimana Jakarta nanti akan dikelola," ujar Wilson kepada stasiun televisi CNN.

Leonard C Sebastian, profesor dari Program Studi Indonesia di Sekolah S Rajaratnam, Universitas Teknologi Nanyang sekaligus profesor di Universitas New South Wales, Australia, menilai pilkada DKI kali ini adalah pertarungan panas antara wajah pluralisme dan kelompok Islam radikal.

Sebastian menyebut penantang Ahok yakni Agus pada putaran pertama dan Anies di putaran kedua didukung oleh kelompok Islam radikal seperti Front Pembela Islam (FPI). Kelompok macam FPI, kata Sebastian, tidak rela seorang non-muslim dan keturunan Tionghoa seperti Ahok menjadi kepala daerah atau pejabat pemerintahan.

Sejak tersangkut kasus surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu pada September tahun lalu, perkiraan perolehan suara Ahok dari yang tadinya 45-47 persen merosot tajam menjadi 26 persen.

Sebastian juga menuturkan ketika dia mengunjungi Jakarta pada September 2016, hampir semua pengemudi taksi yang berbicara dengannya mengatakan mereka suka kinerja Ahok memimpin Jakarta.

"Tidak ada isu paling fundamental yang berkembang dalam pilkada ini selain agama," ujar Sebastian, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (18/4).

Setelah selama tiga dekade di bawah kepemimpinan Orde Baru Presiden Suharto, Indonesia memasuki tahapan berdemokrasi dan memberikan peluang gerak cukup luas dan bebas kepada kelompok Islam garis keras atau radikal.

Munculnya gerakan-gerakan Islam garis keras dalam beberapa tahun belakangan baik melalui penerapan syariah atau peraturan daerah lainnya memperlihatkan bagaimana hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia.

Meski begitu dukungan untuk kelompok Islam tidak besar dalam pemilu 2014. Partai-partai Islam hanya meraih 33 persen suara dibanding partai sekuler yang meraup lebih dari 50 persen suara.

Namun aksi unjuk rasa 4 November lalu di Jakarta memperlihatkan kelompok garis keras cukup mendapat banyak sorotan dan dukungan dari sebagian rakyat Indonesia di ibu kota.

Sebastian melihat pertarungan kelompok pendukung pluralisme dan Islam radikal akan terlihat dalam hasil pilkada hari ini. Kecenderungan ini bisa jadi terus berkembang hingga ke pemilu 2019 nanti

https://m.merdeka.com/dunia/media-as...m-radikal.html