TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -Kelompok yang menyebut diri sebagai alumni aksi 212 bersikeras untuk menggelar Tamasya Al-Maidah dengan menerjunkan sejumlah orang ke TPS-TPS di Jakarta, namun kepolisian memperingatkan akan mengambil tindakan tegas terhadap pengerahan massa di sekitar TPS Pilkada Jakarta pada Rabu (19/4/2017).

Polisi mengatakan mobilisasi massa di TPS berpotensi menganggu pemungutan suara dan merupakan bentuk intimidasi terhadap pemilih.
Ketua panitia Tamasya Al Maidah Ansufri ID Sambo berdalih, mereka tetap akan melakukan aksi mereka untuk memastikan kemenangan calon mereka.

"Kita ingin mengawal pilkada ini untuk jujur. Kita yakin kalau jujur, demokratis, adil, pasti kita (umat Islam) menang," kata Ansufri usai konferensi pers tentang aksi Tamasya Al -Maidah, di Al Azhar, Jakarta.

Ansufri membantah Tamasya Al Maidah merupakan bentuk dukungan kepada pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Tidak jangan diartikan seperti itu, kita tidak mendukung paslon tertentu, bukan pada orangnya tapi asal bukan Ahok," ungkap dia.

Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini menghadapkan dua pasangan calon: Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok-Djarot Syaiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Dalam masa kampanye putaran pertama, sebagai calon gubernur, Anies Baswedan pernah menyambangi markas FPI dan bertemu pemimpinnya, Rizieq Shihab, yang merupakan tokoh utama di balik berbagai aksi anti Ahok sejak sebelum meletusnya kasus Al Maidah.
Anies dan pasangannya Sandiaga juga datang ke acara salat dan doa bersama di Istiqlal menjelang berakhirnya masa kampanye pilkada DKI putaran pertama, yang juga dihadiri pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni yang gagal lolos ke putaran kedua.

Menurut Ansufri, kendati KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Kepolisian Daerah DKI Jakarta sudah menerbitkan maklumat bersama tentang larangan mobilisasi massa, mereka tidak melanggar hukum.

"Mereka (para peserta Tamasya Al Madiah) itu, akan memantau, melihat, menyaksikan, tentu dengan jarak kira-kira 20 meter, agar tidak melanggar UU dan tidak merusak aturan. Mereka akan mendokumentasikan juga," katanya pula.

Dia menambahkan "Jika ternyata terjadi kecurangan, mereka akan menyorak-nyorakin, 'hai jangan begitu kalian!' Nah menyuruh petugas yang ada di situ berani untuk mengambil tindakan, mencegah kecurangan, menangkap atau menindak, begitu lho." kilahnya.

Ansufri menargetkan ada 100 orang dari berbagai kota datang ke Jakarta untuk menjaga per TPS.

Bentuk intimidasi
Ansufri membantah kehadiran para pendukung aksi Tamasya al Maidah di TPS itu merupakan intimidasi kepada para pemilih, dan beralasan penjagaan TPS oleh petugas keamanan tidak cukup untuk mencegah kecurangan.

Bagaimanapun, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan berbagai bentuk mobilisasi massa di TPS berpotensi untuk menganggu pemungutan suara dan secara psikologis merupakan bentuk intimidasi terhadap pemilih.

"Diimbau yang tidak berkepentingan dengan pilkada untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menganggu kenyamanan masyarakat Jakarta."

"Artinya apalabila ingin perjalanan traveling ke tempat wisata itu adalah sesuatu normal. Akan tetapi apabila kehadiran itu memiliki sesuatu tujuan yang tidak baik, menghambat atau menganggu, berupaya untuk menimbulkan kekacauan dalam konteks menganggu jalannya pilkada maka tentu itu tidak diharapkan," jelas Boy Rafli.

Dia mengatakan untuk mencegah gangguan dalam pilkada DKI Jakarta putaran kedua, tiap TPS di Jakarta akan dijaga satu personel polisi dan satu orang TNI, serta petugas keamanan masyarakat, berbeda dengan Pilkada DKI putaran pertama yang hanya melibatkan polisi dan petugas TPS.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan melakukan tindakan tegas terhadap upaya untuk mendatangkan orang dalam jumlah besar ke TPS-TPS, karena merupakan bentuk kegiatan politik dan berdampak pada psikologis pemilih.

Intimidasi politik
Organisasi pemerhati HAM, Setara Institute juga menyebutkan pengerahan massa dalam bentuk aksi Tamasya Al Maidah merupakan teror dan intimidasi politik yang akan mempengaruhi pilihan warga yang bebas, jujur, dan adil.

"Meski pemantauan oleh warga dalam pelaksaan pilkada dijamin UU, tetapi dalam konteks politik DKI Jakarta hal itu bermakna lain. Cukup sudah penebaran kebencian dan intimidasi terjadi selama proses kampanye seperti terjadi sebelumnya," kata Hendardi, Direktur Setara Institute dalam keterangan persnya, akhir pekan lalu.

Hendardi mengatakan Tamasya Al Maidah merupakan bentuk kampanye dan pemaksaan terbuka atas pilihan warga dalam pilkada, karena berimplikasi pada ketakutan warga atas dampak pilihannya dalam pilkada.

"Tamasya Al Maidah, jika benar terjadi, masuk kategori pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis dan massif, yang akan merusak integritas pilkada. Walaupun tidak secara terbuka tamasya itu dilakukan oleh pasangan calon tertentu, tetapi nalar publik telah mengaitkannya bahwa tamasya itu sebagai ajakan dan dorongan melarang pasangan yang dianggap menodai Al Maidah," jelas Hendardi.
Setara Institute mengatakan bentuk mobilisasi massa ke TPS-TPS merupakan pelanggaran pilkada dan bentuk pidana pemilu.