Jakarta, CNN Indonesia -- Muhammad Taher mungkin tahu banyak soal kehidupan nelayan di Teluk Jakarta hingga hari ini. Sejak remaja, dia memang akrab dengan ombak dan laut. Di Teluk Jakarta pula, dia menyaksikan perubahan hidup keluarga dan teman-teman sekitarnya.

Taher berusia 44 tahun. Kulitnya sawo matang dengan rambut berombak. Kami bertemu pertama kali pada Mei 2016 lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Dia bersama puluhan nelayan Teluk Jakarta saat itu menyaksikan putusan penting. Hakim membatalkan izin pemerintah untuk reklamasi untuk Pulau G.

Namun, kemenangan pada Mei 2016, hanya berlangsung sesaat bagi Taher dan nelayan Teluk Jakarta.

Pada Oktober, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membatalkan putusan PTUN terkait dengan izin reklamasi Pulau G milik PT Muara Wisesa Samudera, anak usaha pengembang PT Agung Podomoro Land Tbk. Saat ini, permohonan kasasi masih ditangani oleh Mahkamah Agung.

“Poros Maritim itu omong kosong,” kata Taher. “Tak ada solusi buat nelayan.

Taher memang masih gusar. Dia menyaksikan bagaimana perubahan buruk pada nelayan setelah pembangunan mulai dilakukan di sepanjang pesisir. Ada pasir yang dikeruk. Ada konstruksi fisik untuk pengembangan pelabuhan skala besar.

Tetapi, kata Taher, semua proyek itu justru menjadi masalah baru bagi nelayan kecil: hasil tangkapan ikan jauh berkurang.

Reklamasi dinilai menghambat akses nelayan Teluk Jakarta untuk menangkap ikan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Pengembangan di sektor maritim memang prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak memimpin pada 2014. Jokowi berulang kali menyebutkan hal ini baik di dalam negeri atau dunia internasional. Salah satunya di Myanmar pada November 2014, sebulan setelah duet politik itu dilantik.

“Posisi sebagai Poros Maritim Dunia,” kata Jokowi dalam situs resmi, “Membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat.”

Proyek ini adalah upaya menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan keamanan wilayah. Apalagi, sektor tata kelola kelautan dan perikanan pun diklaim berhasil dalam dua tahun terakhir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kesejahteraan nelayan kian meningkat. Nilai Tukar Nelayan pada mencapai angka 119 pada 2016 atau naik dari 105 pada 2015.

Indikator lainnya juga ada. Angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto perikanan pada 2015 mencapai 8,37 persen atau naik dari 7,35 persen dari 2014. PDB pada 2015 itu juga diklaim merupakan angka lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi PDB nasional yang mencapai 4,88 persen.

“KKP juga berkomitmen dalam memperbaiki konektivitas antar pulau,” demikian kementerian itu, “Melalui pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di 20 kawasan perbatasan dan pulau terluar.”

Pelbagai proyek berkaitan dengan laut pun masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional.

Ada pengembangan pelabuhan internasional Kuala Tanjung di Sumatera Utara; pengembangan pelabuhan internasional di Bitung, Sulawesi Utara; pembangunan pelabuhan Jawa Barat; pembangunan pelabuhan Sorong, Papua Barat; hingga pembangunan Pelabuhan Baru Makassar, Sulawesi Selatan.

Tetapi, kesejahteraan mungkin belum singgah di Teluk Jakarta.

Taher mengatakan nelayan yang kesulitan melaut kini hidup melalui utang ke rentenir. Penghasilan mereka jauh berkurang setelah pelbagai proyek di Teluk Jakarta dimulai. Dari rata-rata Rp300 ribu per hari hingga turun menjadi Rp50 ribu saja.

“Nelayan di Jakarta ini jadi barometer,” kata dia. “Ada aturan yang pro-nelayan, tetapi tak ada realisasi.”

Jokowi memang punya gambaran besar soal proyek maritim. Salah satunya adalah National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau disebut pula Garuda Project. Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, masuk di dalamnya. Syaratnya ada tiga: menjawab persoalan lingkungan, tak melanggar hukum dan memberikan manfaat, terutama nelayan setempat.

Namun, masalah lain muncul.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dituding tertutup soal kajian terbaru reklamasi—yang dikerjakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mempertanyakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, yang tak kunjung membuka hasil kajian tersebut hingga hari ini.

Padahal sebelumnya, Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta pada Juni 2016 mengungkapkan tiga jenis pelanggaran proyek reklamasi.

Komite—yang dipimpin Kemenko Kemaritiman—itu dibentuk pada April 2016, saat lembaga tersebut dikepalai Rizal Ramli. Dia memimpin selama Agustus 2015—Juli 2016. Rizal akhirnya dicopot dan digantikan oleh Luhut B. Panjaitan pada Juli 2016.
Lihat juga:

Koalisi itu pun mendaftarkan permohonan keterbukaan informasi ke Komisi Informasi Publik (KIP) pada Februari lalu. Dalam sidang sengketa informasi itu, pemerintah tak pernah mengungkap hasil kajian reklamasi Teluk Jakarta.

“Kemenko Maritim membuat atau tidak kajian reklamasi, atau menyembunyikannya?” kata Rayhan Dudayev dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. “Ini menunjukkan tidak ada dasar yang kuat untuk melanjutkan proyek reklamasi.”



Di bawah Rizal Ramli, Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta justru menunjukkan tiga jenis pelanggaran reklamasi di Teluk Jakarta. Ada kategori ringan, sedang hingga berat. Komite itu melakukan pengecekan lapangan dan serangkaian pembahasan sebelum hasil tersebut diumumkan ke publik.

Hasil itu diumumkan pada Juni 2016—sekitar sebulan sebelum Rizal diganti oleh Luhut.

“Pembangunan reklamasi di Pulau G termasuk pelanggaran berat,” kata Deputi Kemenko Maritim dan Sumber Daya Safri Burhanuddin dalam keterangan resmi saat itu. “Aktivitas reklamasi harus diberhentikan.”

Komite Bersama menemukan posisi Pulau G terletak di kawasan terlarang yang berjarak radius 500 meter dari jalur pipa gas laut. Selain itu, kajian itu menyatakan pembangunan pulau memiliki potensi konflik dengan nelayan Muara Angke.

Kajian itu merekomendasikan pembangunan reklamasi di pulau tersebut dihentikan.

Pada persidangan Maret lalu, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman masih menyampaikan kajian yang sama alias yang terbit di bawah kendali Rizal Ramli. Tentu, mengungkapkan hal serupa. Kementerian itu merekomendasikan agar proyek reklamasi ditinjau ulang.

“Direkomendasikan untuk mengkaji ulang,” demikian dokumen resmi kementerian tersebut, “Dengan lebih mempertimbangkan pada aspek lingkungan.”

Tetapi, proyek reklamasi tampaknya tak akan terhenti. Paling tidak, apa yang dilakukan Lurah Pluit dan Komisi Penilai Amdal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan hal itu.

Lurah Pluit Yoel M. Stefan melayangkan surat pada Januari untuk mengundang pemangku kepentingan dalam acara Sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) baru untuk Pulau G. Ini terkait dengan respons atas surat PT Muara Wisesa Samudra pada 23 Januari lalu.

“Bersama ini kami mengundang bapak atau ibu pada Sosialisasi reklamasi dan Pembangunan Pulau G di Pantai Utara,” kata Yoel dalam surat tersebut.

Demikian pula Komisi Penilai Amdal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam suratnya, Ketua Komisi Penilai Amdal Daerah Isnawa Adji mengundang pemangku kepentingan untuk hadir dalam acara Pembahasan Amdal untuk Pulau C dan Pulau D baru milik PT Kapuk Naga Indah—milik Grup Agung Sedayu, pada 30 Maret lalu.

“Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan kehadiran saudara tepat waktu,” kata Isnawa.

“Ini persengkongkolan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengembang,” kata Marthin Hadiwinata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). “Jelas merugikan masyarakat dan lingkungan demi keuntungan segelintir orang.”

Namun di balik persoalan maritim, tingkat kepuasan terhadap Jokowi ternyata relatif tinggi.

Survei Indo Barometer terbaru menyatakan publik percaya keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam hampir tiga tahun terakhir. Sejumlah faktor di antaranya adalah keberhasilan pembangunan (17,6 persen); infrastruktur jalan yang membaik (6,9 persen); hingga kebijakan tol laut (6,6 persen).

“Tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi 66,4 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qadari.

Luhut pun mendapatkan penilaian bagus dari publik sebanyak 1,4 persen atau menempati posisi 13 dari total 20 nama. Nama Luhut berada di bawah Mohamad Nasir, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mendapat penilaian 1,6 persen. Sedangkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, menempati posisi pertama dengan penilaian publik mencapai 26,3 persen.

Sang Presiden pun terus melanjutkan program sektor kelautan dan perikanan—sebagai bagian dari Poros Maritim. Ada sokongan untuk pencegahan pencurian ikan. Percepatan industri perikanan. Hingga, infrastruktur pendukung sektor tersebut—termasuk menggeber NCICD.

“Presiden menekankan proyek ini tidak boleh dikendalikan swasta,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada April 2016. “Tetapi sepenuhnya dalam kontrol pemerintah.”

“Kita ingin sektor kelautan, sektor perikanan, bisa menjadi motor penggerak ekonomi,” tutur Jokowi pada September 2016. “Stok ikan laut meningkat dan ini harus dimanfaatkan, selain untuk kesejahteraan nelayan.”

http://m.cnnindonesia.com/nasional/2...aritim-jokowi/