KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Rusmini (40), salah seorang pedagang nasi di Blok A Lantai II Rusun Angke, Tambora, Jakarta Barat mengaku tidak mendapat modal dari pemerintah ketika akan membangun usahanya.

Fakta ini berbanding terbalik dengan pengakuan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut akan memberi modal kepada penghuni rusun dengan sistem bagi hasil 80% untuk pedagang dan 20% untuk pemerintah.

“Kata siapa, ini modal kami semua,” keluh Rusmini saat ditemui Kriminalitas.com di lokasi, Jakarta Barat, Senin (17/4/2017).

Bahkan untuk membuka usaha, Rusmini harus merogoh kocek sekitar setengah juta guna menyewa tempat yang ada di lantai dua Tower A. Belum lagi dia harus membayar tarif air dan listrik yang total keseluruhannya mencapai Rp 700.000 ribu.

“Malah kami berdagang disini nyewa kok, sebulanya Rp 458.000 kepada pengurus rusun,” jelasnya.

Meski harus membayar harga kios yang cukup mahal, namun Rusmini merasa beban keluarganya sedikit terbantu dengan adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang bisa digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan daging sapi murah.

“Kalau persoalan biaya sekolah sih ada KJP. Jadi merasa terbantu,” tutupnya.

Secara terpisah, seorang petugas satpam rusun yang enggan disebutkan namanya mengaku kalau pedagang di Rusun Angke banyak yang ‘gulung tikar’ karena minimnya jumlah pembeli.

“Banyak yang tutup karena daganganya kurang laku,” ujarnya.

Para penghuni rusun berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengurangi biaya sewa tersebut karena penghasilan mereka sangat pas-pasan.

Guna menambah penghasilan, penghuni rusun diperbolehkan membuat usaha. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan bantuan. Nantinya, warga tinggal melakukan sistem bagi hasil dengan pemerintah.