JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo turun langsung untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4/2017) kemarin.

Dahnil mengatakan, dalam pertemuan yang diikuti para ulama dan tokoh agama itu, Jokowi sempat menyinggung soal penanganan terorisme dan radikalisme.

Dahnil mengaku menyampaikan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan adalah tindakan terorisme terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Bapak harus terlibat langsung menuntaskan kasus Ini. Bagi saya seharusnya kasus ini mudah dipecahkan oleh pihak Kepolisian kita yang memiliki aparatur lengkap dan hebat," kata Dahnil saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/8/2017).

"Bahkan dalam kasus terorisme Polisi dengan mudah bisa menjelaskan jejaringnya. Apalagi cuma kasus penyiraman air keras yang dialami oleh Novel, pasti Polisi mudah mengungkap," tambah Dahnil.

Menurut dia, penyelesaian kasus ini sangat tergantung dengan keinginan politik dari Presiden Jokowi.

Ia menyarankan Presiden membentuk tim pencari fakta yang melibatkan tokoh-tokoh karena ragu dengan kinerja Kepolisian.

Ia mengingatkan kasus pengeroyokan aktivis Indonesia Corruption Watch Tama S Langkun pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kasus itu tidak tuntas hingga sekarang.

"Masalahnya ada pada political will. Pesan saya jangan sampai Pak Jokowi sama saja dengan Pak SBY tidak pernah menuntaskan praktik terorisme pemberantasan korupsi di Indonesia," ucap Dahnil.