Rimanews - Sejumlah pihak melawan pengesahan landasan hukum tentang reklamasi pulau-pulau kecil di kawasan teluk Jakarta yang bernama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan pantai utara Jakarta.

Tidak tanggung-tanggung penolakan berasal dari luar dan dalam tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka yang dari luar tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang didukung Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Pergolakan juga berkecamuk di tubuh DPRD DKI. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat-PAN (Depan) berkeras menolak Perda itu disahkan. Akibatnya, paripurna pengesahan terunda hingga tiga kali, karena ketiga fraksi itu kerap absen sehingga paripurna tak bisa kuorum.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun enggan disalahkan dengan berbagai konsekuensi yang dikhawatirkan banyak pihak bila Perda itu disahkan.

Menurutnya, dia hanya kembali menjalankan amanah Peraturan Presiden (Perpres) yang pernah dibuat mendiang Presiden Soeharto untuk memberikan izin kepada pengembang melakukan pembangunan di pulau reklamasi.

"Izin itu yang kasih siapa dulu, Pak Harto lho," ujar Ahok, sapaan karibnya, saat dikonfirmasi di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Justru, kata Ahok, dengan adanya pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan pantai utara Jakarta yang dilakukan pihaknya bersama lapisan legislatif, untuk menambahkan kewajiban pengembang ketika mengelola 17 pulau di teluk Jakarta.

"Nah kami mau revisi tambahin kewajiban pengembang," tegas dia.

Atas kegagalan mengesahkan Rancangan menjadi Perda resmi pulau reklamasi, DPRD DKI mengaku telah mengatur ulang rencana pengesahannya pada pertengahan bulan ini.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan pengesahan paling tidak harus melalui tahapan rapat internal Badan Legislasi DPRD DKI pada tanggal 10 Maret mendatang, dan dilanjutkan dengan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pada tanggal 14 Maret mendatang.

http://nasional.rimanews.com/politik...lamasi-Jakarta

bagus tuh reklamasi