Jakarta -- Kuasa hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Kapitra Ampera mengatakan, sebagai lembaga, GNPF-MUI tidak akan ikut serta dalam acara Tamasya Al-Maidah saat pemungutan suara 19 April mendatang.

"GNPF secara lembaga enggak ikut,"kata Kapitra saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Senin (16/4).

Menurut Kapitra, GNPF-MUI tidak terlibat dalam rencana Tamasya Al-Maidah yang bertujuan melakukan pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS).

Meski begitu, Kapitra tidak bisa memastikan seluruh anggota GNPF-MUI tidak akan terlibat dalam acara tersebut. Hal ini karena jumlah anggota GNPF-MUI yang diklaim oleh Kapitra mencapai jutaan orang.

"Anggota GNPF itu jutaan, enggak bisa kami mengkoordinasi semua. Yang jelas secara lembaga kami enggak (ikut)," ujarnya.

Kapitra menyebut, GNPF-MUI tidak akan ikut serta dalam rencana pertemuan yang akan dilakukan hari ini dengan para tokoh Islam terkait dengan rencana Tamasya Al-Maidah tersebut.

"Pertemuan hari ini? Di mana? Saya enggak tahu itu," ucap Kapitra.

Ketua Panitia Tamasya Al-Maidah Ansufri Sambo sebelumnya mengatakan, hari ini akan menggelar forum yang diklaim dihadiri tokoh dan petinggi ormas Islam. Forum tersebut menjadi wadah pernyataan sikap terhadap rencana Tamasya Al-Maidah.

Hingga akhir pekan lalu, Ansufri mengklaim sudah ada 100 ribu orang yang menyatakan siap hadir pada Tamasya Al-Maidah. Peserta itu disebutnya tidak hanya berasal dari DKI, tapi juga dari kota-kota lain.

Sebagian besar dari massa tersebut adalah peserta aksi 212 jilid satu pada 2 Desember 2016. Dia menargetkan, jumlah peserta aksi kali ini akan melebihi jumlah peserta pada 212 jilid I. (rdk)