Jakarta, Hanter - Kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) akan menggerus elektabilitas dan menyebabkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat teruungkal di Pilkada Jakarta putaran kedua. Pasalnya, anggota partai politik yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut lebih banyak berada di gerbong politik pendukung paslon nomor urut 2 itu. Publik menilai, pendukung Ahok-Djarot itu adalah partai yang terindikasi korupsi.

Pengamat politik Muchtar Effendi Harahap menilai merebaknya kasus korupsi E-KTP yang diduga melibatkan anggota partai politik bakal menggerus elektabilitas dan bisa membuat Basuki T. Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat terjungkal pada Pilkada Jakarta putaran kedua.

“Pasalnya, partai politik yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut lebih banyak yang berada di gerbong politik pendukung Ahok-Djarot,” ujarnya kepada Harian Terbit, Minggu (19/3/2017).

Alumnus UGM Yogyakarta ini mengatakan, kasus E-KTP saat ini hampir sama dengan apa yang dialami pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 silam.

Saat itu, lanjutnya, pihak pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhasil membangun opini publik bahwa partai pendukung Prabowo-Hatta adalah partai koruptor. Alhasil, Jokowi-JK berhasil menang saat itu.

“Pada Pilpres 2014 itu mereka memanfaatkan isu itu menjadi peluru maupun cara untuk bangun opini sehingga dapat menurunkan suara Prabowo-Hatta,” katanya.

Direktur Network for South East Asian Studies (NSEAS) ini menyarakan, hal serupa bisa dimainkan pendukung Anies dan Sandiaga untuk menjungkalkan Ahok-Djarot di putaran kedua. “Kalau itu dikembangkan terus setiap hari, Anies-Sandi bisa mendapat keuntungan dengan dibangunnya opini bahwa pendukung Ahok-Djarot itu partai koruptor,” ungkapnya.

Muchtar menambahkan bahwa cara itu bukanlah suatu black campaign melainkan negative campaign. Hal itu lantaran apa yang disampaikan berdasarkan fakta yang ada. “Kalau negatif campaign boleh aja kan memang faktanya demikian,” ujarnya.

Setya Novanto

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017), mengatakan, disebut-sebutnya nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan E-KTP, jelas merugikan Partai Golkar.

"Sudah jelas merugikan. Apalagi Golkar menunjukkan sisi pragmatisme politik. Siapa yang memiliki harta terbanyak, dialah yang berhak atas kursi tertinggi parpol," ucap Lucius.

Hal itulah yang menurut Lucius membuat partai tersebut tetap mempertahankan Novanto meski dengan permasalahan yang melekat pada Ketua DPR RI itu. Sekalipun, risikonya adalah membuat partai terjungkal. "Risikonya kan hanya suaranya turun. Tapi Novanto tetap aman sebagai ketua," tuturnya.

Sinyal melindungi Setya Novanto sebagai pimpinan salah satunya ditunjukkan dari pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Idrus mengatakan bahwa kassus E-KTPÂ tak akan dibahas pada forum Rapat Pimpinan Nasional yang akan digelar dalam waktu dekat.

Sejumlah tokoh senior partai dan pengurus partai juga kompak menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tak akan diselenggarakan.
http://nasional.harianterbit.com/nas...-Putaran-Kedua

siapa yang menebar, dia mnuai...

ahok jadi gubernurcuma dapat limpahan jokowi, ahok gak pernah dipilih rakyat...pantesan terjungkal